REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini tampaknya tengah dalam proses membentuk induk perusahaan atau holding penerbangan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan sudah mengajak kementerian terkait untuk membahas rencana pembentukan holding penerbangan.
"Dalam kita membuat holding, kita analisa. Analisa itu kita undang Kemenkeu, Kemenkumham," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/4).
Rini menegaskan pada dasarnya dalam pembentukan holding memerlukan analisa sehingga pembahasan tersebut juga dilakukan dengan kementerian terkait. Hal tersebut menurutnya sama saja dengan pembentukan holding sebelumnya.
Dia mencontohkan saat merencanakan holding infrastruktur maka Kementerian BUMN juga berkoodinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal tersebut menurutnya sama saja dilakukan untuk pembentukan holding penerbangan.
"Kalau urusan penerbangan kita undang Kementerian Perhubunhan. Hal-hal tu, seperti itu normal, tidak ada yang out of the ordinary," jelas Rini.
Rini memastikan saat ini tengah dipelajari mengenai pembentukan holding penerbangan dengan juga menggunakan jasa konsultan. Dia mengatakan saat ini semua pihak terkait tengah mempelajarinya untuk menentukan arah selanjutnya.
Dia menjelaskan pembentukan holding penerbangan juga berkaca dengan pengalaman di negara lain. "Seperti di Doha bandaranya dengan penerbangannya Qatar Airways. Di Dubai itu juga Dubai Airport juga sama dengan Emirates jadi kita ingin melihat," ungkap Rini.
Mengenai rencana holding penerbangan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik upaya tersebut. Pada dasarnya satu sisi saya mendukung (holding penerbangan), tapi di sisi yang lain bahwa industri-industri itu harus diperhatikan keberdayaannya," kata Budi di Gedung Kemenhub, Kamis (11/4).
Meskipun begitu, Budi mengharapkan jangan sampai jika nantinya holding penerbangan dibentuk maka salah satu perusahaan anggotanya tidak memiliki kinerja yang positif. Budi tidak ingin ada satu perusahaan anggota holding justru bergantung kepada induknya.
Dengan dibentuknya holding penerbangan, Budi mengharapkan ada upaya masing-masing untuk memajukan industri penerbangan bersama. "Jangan juga bergantung dengan yang lain karena dia tidak bisa melakukan upaya jadi harus digabungkan,” jelas Budi.
Sebelumnya, dikabarkan pemerintah sudah menunjuk konsultan strategi PT Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia untuk melakukan kajian pembentukan holding penerbangan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kajian tersebut peelu dilakukan yakni alasan dibutuhkannya holding sarana prasarana perhubungan udara, bagaimana holding tersebut dapat memberikan menciptakan nilai, dan model operasi seperti apa yang sesuai untuk holding penerbangan.
Dalam kajian tersebut, rencana ya terdapat enam perusahaan BUMN yanb akan digabungkan. Perusahaan tersebut yaitu PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, Garuda Indonesia, PT Pelita Air Services, Survai Udara Penas, dan Airnav Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
