REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF akan melancarkan empat program utama selama 2019. Semuanya merupakan refleksi dari peran SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) atau alat fiskal pemerintah dalam memberikan perumahan murah pada masyarakat berpenghasilan rendah.
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan empat program tersebut diantaranya Program KPR SMF Paska Bencana, Program Penurunan Beban Fiskal, Program Pembiayaan Homestay di empat destinasi wisata, dan Program Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh di 32 kota.
"Semuanya bermuara ke pengembangan bisnis sebagai SMV, alat khusus pemerintah untuk melancarkan program perumahan bagi rakyat," kata Ananta pada paparan kinerja 2018 di Kantor SMF Jakarta Selatan, Rabu (10/4).
Tahun 2019, SMF memiliki target Rp 2,2 triliun untuk sekuritisasi, Rp 10 triliun pembiayaan, Rp 9,8 triliun penerbitan surat utang, dan Rp 100 miliar pembiayaan KPR. Sementara untuk laba bersih, SMF menargetkan pertumbuhan 10 persen dari laba 2018 sebesar Rp 437 miliar.
Direktur SMF, Trisnadi Yulrisman menjelaskan Program Penurunan Beban Fiskal direalisasikan dengan bantuan pada Pemerintah dalam program KPR FLPP. SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai 25 persen pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen.
"Semula porsi pemerintah 90 persen, sekarang jadi hanya 75 persen," kata Trisnadi.
Sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019, SMF telah berhasil merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP kepada 28.932 debitur. Total penyaluran dananya sebesar Rp 948 miliar melalui 10 bank penyalur KPR FLPP yang merupakan bagian dari realisasi Program FLPP 2018 sebesar Rp 5,896 triliun.
Dengan dana dari SMF, jumlah rumah yang dibiayai meningkat dari semula 23.763 unit di tahun 2017 menjadi 57.949 di tahun 2018. Program KPR FLPP berjalan atas koordinasi dengan BLU PPDPP, Kementerian PUPR.
Program kedua yaitu Program Pembiayan Homestay di destinasi wisata untuk mendukung upaya pengembangan kawasan wisata demi meningkatkan devisa. SMF bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata).
Dua destinasi wisata akan menjadi proyek pilot yakni Desa Wisata Samiran, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Pathuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Diperkirakan program ini akan selesai di bulan Juli tahun ini.
Program ke tiga, Program Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh akan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh). Proyek bertujuan mengatasi daerah kumuh melalui renovasi atau pembangunan rumah.
Pembangunannya bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat.
Program pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut diperkirakan selesai pada bulan Mei tahun ini. Pilot project program telah berjalan pada bulan Desember 2018 melalui perbaikan 14 rumah di Kelurahan Purwokinanti, Daerah Istimewa Yogyakara.
Program ke empat yaitu, Program KPR SMF Paska Bencana yang bertujuan meringankan beban Pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman masyarakat pasca bencana alam di Indonesia. SMF akan berkerjasama dengan Perbankan untuk menyalurkan pembiayaan renovasi rumah-rumah masyarakat yang terdampak bencana.
Untuk tahap awal, program ini akan diperuntukkan bagi 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). SMF akan bekerjasama dengan Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan KPR pasca bencana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
