REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Delapan organisasi perdagangan AS telah mendesak Presiden Donald Trump untuk tidak mengenakan tarif impor pada mobil dan suku cadang mobil. Langkah itu berpotensi melegitimasi tarif-tarif yang menimbulkan ancaman ekonomi serius terhadap ekonomi AS dan kesejahteraan industri otomotifnya.

Mereka mengatakan bahwa penerapan tarif akan menghilangkan pertumbuhan manufaktur AS dan peningkatan yang sesuai dalam lapangan pekerjaan serta investasi. "Obat apa pun yang diajukan, kuota atau tarif, tidak boleh diterapkan," kata kelompok itu dalam surat tertanggal Kamis (4/4).

Penandatangan surat tersebut termasuk American Bus Association, American Rental Association, Associated Equipment Distributors, Association of Equipment Manufacturers, The Heavy Duty Manufacturers Association, National Marine Manufacturers Association, Remanufacturing Industries Council, serta Truck and Engine Manufacturers Association.

"Penerapan tarif ini mengancam pekerjaan jutaan pekerja Amerika dan kemungkinan akan mengakibatkan hilangnya miliaran dolar bagi ekonomi AS," kata Association of Equipment Manufacturers (AEM) dalam sebuah pernyataan yang dimuat di situs webnya pada Jumat (5/4).

Departemen Perdagangan menyerahkan laporan investigasi, yang didasarkan pada Bagian 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962, kepada Trump pada 17 Februari. Presiden, yang telah lama mengancam tarif mobil, memiliki 90 hari setelah pengajuan untuk memutuskan apakah akan menerapkan tarif-tarif hukuman.

"Jika pemerintah menerapkan tarif-tarif pada industri otomotif, industri kami akan secara tidak sengaja terkena tarif-tarif tambahan di atas tarif-tarif yang sudah kami bayar untuk baja dan aluminium yang diperlukan, serta impor dari Cina," kata AEM dalam pernyataannya.

Trump pada Kamis mengancam akan mengenakan tarif 25 persen pada impor mobil dari Meksiko. Ancaman tersebut bergulir jika negara tersebut gagal melakukan upaya ekstra untuk menghentikan arus migran ilegal dan penyelundup narkoba dari Amerika Tengah ke Amerika Serikat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika