REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan saat ini pemerintah tetap akan memberlakukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. Untuk bisa menarik minat dunia usaha pemerintah akan memberikan banyak tawaran insentif.
Susi menjelaskan beberapa insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah antara lain adalah pembebasan bea masuk. Selain itu adanya bebas cukai dan pajak impor.
"Di sisi lain fasilitas fiskal yang memang sudah disediakan oleh pemerintah seperti tax holiday, tax allowance dan fasilitas kemudahan perizinan," ujar Susi kepada Republika, Rabu (3/4).
Susi mengatakan dengan fasilitas ini maka harapannya banyak dunia usaha yang akan memanfaatkan KEK ini. Di satu sisi, pemerintah tidak akan menghapuskan skema free trade zone (FTZ) yang saat ini sudah berjalan.
Hanya saja dengan adanya dua pilihan bisa menjadi opsi bagi pengusaha. "Untuk industri yang di luar KEK, mereka tetap akan dapat fasilitas fiskalnya FTZ. Namun kalau mau dapat fasilitas fiskal yang lebih banyak, ya harus pindah ke KEK. Diharapkan industri yang ada di Batam akan pindah ke KEK," ujar Susi.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan tetap akan mempertahankan FTZ di Batam. Namun kata Susi hal tersebut dimaksudkan bahwa fasilitas yang saat ini sudah ada di FTZ tidak akan dikurangkan.
"Maksudnya Pak Wapres, dengan status Batam yang saat ini sebagai FTZ dengan berbagai fasilitasnya (pembebasan bea masuk, cukai, PPN impor, PPnBm, PPh Psl 22, dan lain-lain), maka ke depan pemerintah tidak akan mengurangi fasilitas tersebut," ujar Susi.
Susi mengatakan Wapres sendiri sudah meminta pihak stakeholder untuk bisa memperbaiki pengelolaan Batam saat ini. Susi menjelaskan pemerintah saat ini sedang dalam proses menghilangkan dualisme dan mendorong efisiensi dalam berbagai layanan di Batam, terutama layanan di Pelabuhan Batu Ampar.
"Kunjungan ke Batam kemarin, adalah tindaklanjut dari Pak Wapres JK agar segera dilakukan efisiensi pengeloalaan Pelabuhan Batu Ampar, sehingga bisa menurunkan biaya logistik," ujar Susi.
Susi mengupdate bahwa hingga saat ini Kepala BP Batam sudah melaporkan adanya efisiensi penurunan biaya logistik (terutama komponen biaya pengapalan) sampai dengan hampir 50 persen penurunannya. "Sehingga biaya pengapalan Batam-Singapura bisa lebih murah dari Jakarta-Singapura," ujar Susi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
