REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- General Manager Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Bambang Dwiyanto, mengatakan lembaganya siap memberikan dukungan penuh untuk membantu kelancaran proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Dukungan yang diberikan PLN Sumbar, kata Bambang, salah satunya adalah dengan menjamin pasokan listrik yang andal.
"PLN (Sumbar) siap untuk menyokong kebutuhan kelistrikan selama proses Pemilu berlangsung. Dengan pasokan yang mencapai 635,6 Megawatt (MW), PLN Sumbar saat ini siap melayani kebutuhan kelistrikan untuk 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Saat ini beban puncak di Sumbar mencapai 602,7 MW, sehingga masih ada surplus sekitar 33 MW," kata Bambang saat Apel Bersama Gelar Pasukan Siaga Pemilu 2019, di di Halaman Parkir GOR Agus Salim Padang, Senin (1/4).
Untuk membuktikan komitmen tersebut, PLN UIW Sumbar menyiagakan enam posko siaga utama dan 152 posko siaga pelayanan yang tersebar di 30 Unit Layanan Pelanggan (ULP) se-wilayah Sumatera Barat.
PLN Sumbar bersama anak perusahaannya PT Haleyora Power telah menyiapkan personel pelayanan kehandalan sebanyak 1.259 orang. Selain itu PLN, kata Bambang, telah menyiapkan tim pelayanan teknik sebanyak 121 tim motor dan 34 tim mobil.
Bambang menyebut dengan kekuatan SDM yang tersebar di 30 ULP, PLN Sumbar mengupayakan layanan terbaik bagi 1,3 juta lebih pelanggannya. Selain itu dukungan tersebut, Bambang menjelaskan PLN Sumbar juga telah menyediakan layanan "TPS Tarang, Bagimu Negeri". Yaitu layanan penyambungan sementara bagi TPS yang ada di seluruh Sumbar pada hari pemungutan suara. Dengan kehadiran personel dan program TPS Tarang dari PLN Sumbar, Bambang berharap dapat membantu memudahkan pemungutan suara yang pada tahun ini akan diadakan di 16.530 TPS.
Ketua KPU Sumbar Amnasmen yang turut hadir dalam apel siaga bersama PLN ini mengaku lega dengan adanya jaminan pasokan listrik dari PLN Sumbar. Selama persiapan Pemilu kata Asmnasmen, pihaknya memang sempat risau memikirkan hal yang berhubungan teknis seperti ketersediaan listrik dan penerangan.
"Sekarang kerisauan kami itu sudah terjawab dengan adanya kebijakan dari manajemen PLN untuk mendukung KPU," ujar Amnasmen.