REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI – Pelaku importir bawang putih yang menjalankan kemitraan dengan petani merasa kebijakan wajib tanam bawang putih telah membukan keran keuntungan baru. Ferry, seorang direktur utama salah satu perusahaan importir bawang putih yang menjalankan wajib tanam di Desa Licin, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur mengatakan, penanaman bawang putih di kawasan wisata kawah Ijen sudah dimulai sejak 2017.
“Awalnya, kami tanam semata-mata untuk mengejar syarat penerbitan rekomendasi impor. Namun, seiring perjalanan waktu, kami mendapati fakta bahwa agribisnis bawang putih lokal sangat menguntungkan jika dikelola secara profesional, mulai dari budidayanya hingga prosesnya menjadi benih,” kata Ferry.
Dia melanjutkan, saat ini lini usaha perusahaannya makin bertambah. Semula, perusahaan Ferry yang berbasis di Surabaya hanya sebagai nett importir.” Sekarang nambah jadi petani, penangkar, dan penyedia benih.”
Perusahaan Ferry bahkan sudah kontrak dengan dinas untuk penyediaan benih kegiatan APBN. Karena itu, dia mengaku beruntung dengan adanga peraturan wajib tanam bawang putih sebanyak 5 persen dari volume impor yang didapat.“Ini kehormatan karena bisa bersinergi dengan pemerintah mewujudkan target swasembada bawang putih sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar.”
Karena itu, Ferry tak bisa menyembunyikan kecewaaannya saat ada pihak-pihak yang menuding tidak ada importir yang melakukan tanam bawang putih. “Saya tidak tau apa motifnya, tapi yang penting kami benar-benar telah menyelesaikan kewajiban tanam kami. Silahkan datang ke kebun sederhana kami kalau ingin menyaksikan langsung,” kata dia.
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Mohamaad Ismail Wahab menegaskan, pemerintah berkomitmen meneruskan kebijakan wajib tanam bagi importir. Ismail mengakui, kebijakan itu sempat dianggap sepele dan dianggap temporal saja oleh banyak kalangan. Namun, Kementan tetap serius mengawal program tersebut. Langkah persuasif hingga tindakan administratif bagi importir yang mangkir tanam telah dilakukan. “Sebaliknya, bagi importir yang punya komitmen tanam, tentu sangat kita apresiasi,” ujar Ismail.
Ismail menerangkan, lebih dari 100 importir telah membuka lahan bawang putih melalui skema kemitraan dengan kelompok tani maupun swakelola. Sejak akhir 2017 lalu, penanaman bawang putih oleh importir mencapai 5.934 hektare yang tersebar mulai dari Aceh Tengah, Karo, Solok, Kerinci, Cianjur, Majalengka, Brebes, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Tegal, Karanganyar, Pasuruan, Malang, Kota Batu, Probolinggo, Banyuwangi, Lombok Timur, NTT hingga Minahasa Selatan.
“Penanaman ini terbukti sangat berkontribusi terhadap naiknya angka produksi bawang putih di 2018,” kata dia.
Ismail pun menganjurkan para importir untuk menangkap peluang bisnis dari wajib tanam bawang putih lokal. “Sebenarnya, kalau mau, bisnis bawang putih lokal bisa menjadi tambahan pendapatan bagi importir. Untungnya bisa jadi berkali-kali lipat. Selain dapat untung dari impornya juga dari hasil produksi bawang putihnya. Apalagi, kalau dijadikan benih. Untung banget itu. Nggak ada ruginya,” kata pria kelahiran Sampang tersebut.
Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi Arief Setiawan yang ditemui saat verifikasi lapang Tim Ditjen Hortikultura Kementan mengapresiasi adanya program wajib tanam karena memberi dampak positif bagi masyarakat Banyuwangi.
“Masuknya importir berarti investasi bagi kami, lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sekaligus menunjang program daerah. Kita bakal dukung selama mereka serius. Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada importir yang main-main di sini,” kata Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika