REPUBLIKA.CO.ID,

JK Dukung Wacana Indonesia Boikot Produk Uni Eropa

JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung wacana Pemerintah Indonesia memboikot produk Eropa. Itu sebagai tindak lanjut sikap diskriminatif Uni Eropa yang menolak produk sawit Indonesia.

JK menegaskan, Pemerintah dapat bereaksi keras atas sikap diskriminatif tersebut. "Kalau memang itu dipaksakan sawit itu tidak bisa lagi, dikurangi, maka kita juga dapat mengambil tindakan ya mengurangi juga perdagangan kita dengan Eropa," ujar JK saat ditemui di Ji Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/3).

Sebab menurut JK, sikap diskriminatif Uni Eropa tersebut dalam mengganggu perekonomian Indonesia. Itu karena sawit, salah satu komoditas perekonomian Indonesia yang menunjang stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Karena kalau sawit diboikot maka akan merugikan setidak-tidaknya 15 juta pekerja, maka mereka daya belinya menurun, ekonomi kita bisa rusak," tutur JK.

Karenanya, JK menegaskan boikot produk Uni Eropa hal yang tidak terhindarkan jika pelarangan sawit nasional ke Uni Eropa tetap diberlakukan. "Maka kita tidak beli barang Eropa, bisa terjadi itu," ucapnya.

JK juga memastikan bahwa penilaian Uni Eropa yang menyebut sawit tidak ramah lingkungan tidaklah benar. "Itu kan masalah hutan, ada juga tentu, tapi sekarang kita sudah moratorium," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan akan melawan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap sektor industri perkebunan kelapa sawit. Perlawanan akan mereka lakukan dengan mengadukan diskriminasi tersebut kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Aduan akan dilayangkan bila Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019. Parlemen Eropa masih memiliki waktu untuk meninjau rancangan tersebut dalam waktu sekitar dua bulan sejak diterbitkan.

Selain itu,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan juga mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai opsi retaliasi dagang, termasuk memboikot produk-produk UE di Tanah Air, mulai dari mengalihkan pembelian pesawat terbang dari Airbus ke Boeing, hingga menghentikan impor truk dan bus Scania

Ikuti Whatsapp Channel Republika