REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- PT PLN (Persero) melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PLN Peduli memberikan bantuan listrik gratis untuk 117 kepala keluarga (KK) di Desa Sindang Sari, Serang, Banten, Jumat (15/3). Kegiatan dilakukan untuk mencapai target penyambungan listrik gratis sinergi BUMN di Serang, Banten yakni 2959 KK pada tahun 2019.
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengatakan, bantuan ini merupakan tindak lanjut dari bantuan listrik gratis pada tahun 2018. "Tahun lalu, PLN memberikan bantuan listrik gratis untuk 2.600 KK, bersinergi dengan sejumlah BUMN," ujarnya saat ditemui di Serang, Banten.
Bantuan penyambungan listrik bagi warga miskin dan tidak mampu ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar listrik bagi penerangan maupun penggunaan alat-alat elektronik di rumah warga.
Berdasarkan data yang dimiliki PLN, saat ini sebanyak 24.227 rumah tangga masih mengambil atau nyantol listrik dari tetangga. Kendala biaya menjadikan warga miskin belum dapat mengakses sambungan listrik dari PLN, sehingga mereka menyambung listrik secara levering/mencantol dari tetangga yang sudah berlistrik.
Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka menjelaskan, permasalahan tersebut diharapkan dapat teratasi dengan bantuan sambungan listrik gratis. "Mereka sepenuhnya akan menikmati listrik langsung dari PLN," ucapnya.
Semua warga miskin yang mendapat bantuan program sambung listrik gratis ini akan mendapatkan sambungan listrik PLN daya 450 Volt Ampere (VA) dengan tarif bersubsidi. Sementara itu, listrik yang digunakan adalah sistem layanan prabayar.
Made menjelaskan, dengan bantuan listrik gratis, warga miskin sudah dapat menikmati listrik yang memadai untuk penerangan dan kebutuhan rumah tangganya. "Harapannya, dengan listrik ini juga dapat menjadi penggerak bagi tumbuhnya ekonomi warga," katanya.
Pemberian bantuan listrik gratis ini merupakan bagian dari kegiatan Sinergi Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Rakyat. Selain PLN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut memberikan bantuan Rp 9,2 triliun untuk infrastruktur kerakyatan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur kerakyatan adalah infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. "Seperti padat karya tunai perbaikan irigasi, jembatan gantung. Ini sudah dikerjakan sejak 2015," tuturnya, di tempat yang sama.
Dari total Rp 9,2 triliun itu, sebanyak Rp 790 miliar di antaranya akan digunakan untuk pembangunan 155 unit jembatan gantung. Sementara itu, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 9.000 desa dianggarkan Rp 2,02 triliun, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 206.500 unit hunian senilai Rp 4,29 triliun
Selain itu, bantuan juga diberikan untuk penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) bagi 900 kecamatan dengan total Rp 540 miliar. Program penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bagi 1.193 kelurahan juga dilakukan dengan anggaran Rp 280 miliar.
Tidak kalah penting adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas) yang ditujukan untuk 5.323 desa dengan anggaran Rp 960 miliar. Terakhir, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 809 lokasi sebesar Rp 320 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
