REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) menyatakan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) harus memerhatikan jaringan listrik yang ada di sekitarnya. Ini untuk menghindari kejadian korsleting listrik.

"Dalam rangka menyongsong pesta demokrasi, biasanya kan ada kegiatan pasang umbul-umbul atau baliho alat peraga kampanye. Imbauan kami agar bisa diperhatikan masalah 'right of way' atau jarak aman untuk jaringan," kata Manajer Bagian Transaksi Energi Listrik PT PLN UP3 Surakarta F Joko Ispraptono di Solo, Ahad (3/3).

Ia mengatakan jangan sampai alat peraga kampanye tersebut terkena angin kemudian mengganggu jaringan PLN. "Dampaknya bisa terjadi pemadaman karena korsleting listrik. Lebih parah lagi bisa menimbulkan kebakaran karena arus pendek," katanya.

Joko mengatakan untuk jarak aman pemasangan APK paling tidak radius tiga meter dari jaringan, baik dari atas, bawah, maupun samping. "Kalau sejauh ini tidak ada kejadian demikian, harapannya melalui imbauan ini ke depan tidak terjadi hal tersebut karena dampaknya tentu merugikan pelanggan PLN," katanya.

Sementara itu, terkait dengan konsumsi listrik selama masa kampanye Pemilu 2019, dikatakannya, hingga saat ini tidak ada kenaikan yang signifikan. Dari pengalaman sebelumnya, kebutuhan selama tahun politik tidak sebanyak Lebaran dan Tahun Baru.

Berdasarkan data, dikatakannya, untuk cakupan daya di wilayah Jawa Tengah dan DIY per akhir Februari memiliki pasokan sekitar 5.835 Megawatt (MW) baik untuk siang maupun malam hari. "Secara rincian kalau untuk rata-rata beban di siang hari sebesar 3.646 MW dan cadangan masih 2.103 MW. Sedangkan untuk malam hari rata-rata beban 4.055 MW dan cadangan masih 1.636 MW," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika