REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat tidak mengaitkan peredaran uang palsu di tengah jelang Pemilu pada tahun ini. Sebab, sebagai regulator telah melakukan langkah-langkah menghadapi peredaran uang palsu di kalangan masyarakat.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanganan Uang Palsu. “Langkah mendeteksi peredaran uang palsu sudah jalan secara rutin dan menempuh langkah-langkah. Jadi tidak usah penanganan uang palsu dikaitkan dengan pemilu ya,” ujarnya di Gedung BI, Jumat (1/3).

Menurutnya peredaran uang palsu lebih dipengaruhi faktor lain daripada faktor pemilu. Untuk mencegah peredaran uang palsu, pihaknya meningkatkan sistem pengawasan melalui edukasi kepada masyarakat.

“Dari dulu kita sudah melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa peredaran uang palsu, bisa dideteksi dan ditangani. Sebelum pemilu dan itu sudah suatu standar jadi tidak usah dikaitkan dengan pemilu ya,” ungkapnya.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang temuan palsu selama kuartal III-2018 mencapai 37.355 bilyet atau lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya sebanyak 84.132 bilyet. Adapun berdasarkan wilayah, pangsa jumlah uang temuan palsu terbesar berada di wilayah Jawa yang mendominasi sebesar 80,8 persen, dari total pangsa temuan uang palsu nasional.

Temuan uang palsu di wilayah Jawa yang paling tinggi berada di Jabodetabek sebanyak 10.583 bilyet, diikuti dengan wilayah Jawa Timur 9.122 bilyet, Jawa Tengah dan Yogayakarta 6.019 bilyet. Kemudian, disusul oleh Jawa Barat sebanyak 4.467 bilyet.

Sementara itu, wilayah Kawasan Timur Indonesia dan Sumatera masing-masing tercatat sebanyak 3.760 bilyet dan 3.404 bilyet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika