REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan calon presiden Prabowo Subianto keliru ketika menyebutkan angka kebocoran dari APBN 2018 mencapai Rp 500 Triliun atau 25 persen dari APBN. JK mengakui memang terjadi kebocoran, namun jumlahnya hanya sebesar 2,5 persen dari APBN yakni Rp 50 Triliun.
"Itu hanya 2,5 persen dari anggaran, jadi tidak 25 persen dari total APBN, hitung-hitungannya keliru," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/2).
Namun demikian, kata JK, bukan berarti Pemerintah memaklumi kebocoran anggaran dari APBN senilai Rp 50 Triliun tersebut. Menurutnya, kebocoran terjadi di pos belanja modal maupun belanja barang yang berpotensi dikorupsi senilai sekitar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.
Sedangkan pos anggaran untuk belanja pegawai dan operasional, seperti gaji pegawai negeri sipil, subsidi, anggaran untuk bayar utang, untuk bayar bunga utang dan bantuan sosial, tidak bisa dikorupsi.
"Emang jelek, emang salah, tapi enggak mungkin Rp 500 triliun, karena kan enggak mungkin korupsi gaji pegawai tentara. Jadi salah penafsirannya," katanya.
Ia juga menilai para pelaku yang menyebabkan kebocoran tersebut saat ini sudah ditindak tegas aparat hukum. Hal itu menegaskan Pemerintah tidak memberi toleransi bagi pihak yang menyebabkan kebocoran APBN tersebut.
"Kan akibatnya ada 500 orang ada di (lapas) Sukamiskin. Jadi pemerintah keras sekali. 500 orang sekarang ada di Sukamiskin karena bocor itu. Jadi pemerintah tidak memberikan toleransi," katanya.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menuding bahwa anggaran negara telah bocor sekitar Rp 500 triliun. Angka tersebut dihitung jika sekitar 25 persen dari anggaran belanja negara bocor. Bahkan, Prabowo menyakini, jika dihitung lebih teliti lagi angkanya bisa lebih itu.
Menurut Prabowo, berbagai macam bentuk-bentuk kebocoran tersebut. Sebagai contohnya, mark up proyek jembatan yang harganya Rp 100 miliar akan ditulis jadi Rp 150 miliar.
“Ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif. Masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi,” jelas Prabowo, saat menghadiri acara ulang tahun ke-20 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Sports Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
