REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun menilai, kenaikan tarif kargo akibat lonjakan tarif surat muatan udara (SMU) berpotensi besar mematikan pelaku usaha UMKM. Sebab, banyak di antara mereka menggunakan jasa kurir yang turut menaikkan harga layanan pengiriman ekspresnya.
Ikhsan menambahkan, kondisi itu membuat biaya operasional pelaku UMKM semakin besar, sehingga margin keuntungan yang mereka dapatkan mengecil. Dampaknya, pengusaha sulit meningkatkan daya saing dengan produk impor yang terus mengisi pasar Indonesia.
"Khususnya di tempat jualan online, e-commerce, yang 80 persennya diisi produk dari luar negeri," ujarnya ketika dihubungi Republika, Kamis (7/2).
Untuk menjaga keberlangsungan bisnis, Ikhsan menjelaskan, beberapa pelaku sudah melakukan antisipasi dengan menaikkan harga. Tapi, tidak semua pengusaha dapat melakukannya, terutama mereka yang bersaing dengan produk asal Cina dan Vietnam. Di antaranya pakaian Muslim hingga mainan anak-anak.
Apabila kenaikan tarif kargo dibiarkan terus menerus, keberlangsungan bisnis pengusaha UMKM pada tahun ini patut dikhawatirkan. Padahal, Ikhsan menambahkan, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan dapat mencapai 65 persen atau naik lima persen dari tahun lalu.
"Ketika UMKM sudah berkontribusi besar, di mana keberpihakan pemerintah terhadap UMKM," ujarnya.
Ikhsan juga meminta pertimbangan terhadap maskapai penerbangan. Apabila ingin menjaga keuntungan perusahaan, ia berharap agar tidak merugikan pelaku usaha lain. Khususnya pengusaha UMKM yang telah membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.
Ikhsan menganjurkan pemerintah untuk segera memikirkan jalan tengah. Misalnya, memberikan potongan harga bagi pengusaha yang tergolong UMKM saat menggunakan layanan pengiriman ekspress udara.
Terkait rencana Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyewa pesawat untuk melayani pengiriman barang lewat jalur udara, Ikhsan pesimistis akan berdampak signifikan terhadap pelaku UMKM.
"Kalau pakai charter, khawatirnya waktu pengiriman jadi lama, bisa bahaya untuk produk makanan. Selain itu, kecil kemungkinan, ongkos jadi lebih murah," katanya.
Selain berbicara kargo, Ikhsan juga berharap agar pemerintah mengkaji kembali tentang kebijakan bagasi berbayar. Kebijakan ini akan berdampak besar terhadap UMKM yang menghasilkan produk oleh-oleh. Khususnya, mereka yang berada di daerah destinasi wisata utama seperti Yogyakarta, Bali dan Lombok.
Ikhsan menuturkan, penerapan bagasi berbayar berpotensi menurunkan permintaan terhadap oleh-oleh dari pengusaha UMKM hingga 90 persen. "Pemerintah dan maskapai harus mengkaji lagi tentang kebijakan ini," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
