REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian tahun ini fokus dalam pengentasan daerah rentan rawan pangan berdasarkan peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi mengatakan, BKP telah berkontribusi dan mampu meningkatkan status ketahanan pangan 177 kabupaten menjadi lebih baik.
“Kita juga telah berhasil meningkatkan cadangan beras pemerintah menjadi 1,5 juta ton, sehingga ketahanan pangan kita semakin kuat,” kata Agung dalam sambutannya pada acara Sinkronisasi Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Barat tahun 2019 di Batam.
Agung menuturkan, BKP telah melakukan stabilisasi harga dan pasokan pangan; peningkatan diversifikasi pangan; pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; analisis, kajian dan perumusan kebijakan; serta mendukung pengentasan kemiskinan (Program BEKERJA) dan penanganan permasalahan gizi (stunting).
Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) yaitu membangun unit Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di kantor instansi pertanian seluruh Indonesia.
Ia menambahkan, untuk menyikapi dinamika situasi ketahanan pangan yang memerlukan dukungan peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas, dilakukan transformasi kegiatan melalui Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) yang mengarahkan industri pangan lokal menjadi bersifat komersial.
"Pada daerah rentan rawan pangan, akan dikembangkan Pengembangan Korporasi Usaha Tani (PKU) yang mengintegrasikan usaha tani dari hulu ke hilir, guna memberikan nilai tambah produk bagi peningkatan pendapatan petani di lokasi daerah rentan rawan pangan," jelas Agung.
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, beberapa kegiatan dilakukan seperti kegiatan PUPM melalui TTI. Untuk mengefisiensikan pengelolaan pasokan dan distribusi pangan antara pemasok dan TTI, BKP telah membangun sistem informasi perdagangan elektronik Pangan Pokok dan Strategis berbasis Teknologi Informasi yaitu sistem e-commerce TTI. Sistem TTI Online akan melibatkan Gapoktan, TTI dan TTIC sebagai penghubung.
Kegiatan lain adalah mendukung peningkatan daya saing komoditas pertanian segar asal tumbuhan, dilakukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan OKKP baik di Pusat maupun Daerah.
Upaya ini dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai serta peningkatan kapasitas SDM, seperti Petugas Pengambil Contoh, PPNS, dan Petugas Pengawas. Juga dilakukan fasilitasi pengujian sampel dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT).
Dalam rangka pemantapan cadangan beras nasional, dilakukan kerja sama dengan Bulog melakukan kegiatan Serap Gabah Petani (SERGAP) yang ditargetkan 1,8 juta ton sepanjang tahun 2019. Untuk periode Januari-Maret 2019, akan diserap 1,5 juta ton beras yang difokuskan kepada 12 provinsi sentra produksi padi.
“Kita telah melakukan kerjasama dengan BULOG dan TNI untuk melakukan penyerapan gabah (SERGAP),” Ujar Agung.
Dalam acara ini juga dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2018, dan menyempurnakan strategi, implementasi dan antisipasi kegiatan 2019.
Selain Sekretaris Badan dan Kepala Pusat lingkup BKP, dalam acara ini juga hadir para Kepala Dinas, Sekretaris, PPK dan penanggung jawab kegiatan strategis ketahanan pangan pada Dinas/Unit Kerja tingkat Provinsi dari 15 provinsi dan Kepala Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten dari 255 kabupaten/kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
