REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan ketersediaan anggaran rekontruksi untuk program pembangunan rumah korban bencana gempa Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah diketahui sedang mempercepat proses rekonstruksi pasca gempa NTB 2018 lalu.
Sri menyebut Wapres juga menyampaikan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Palu dan NTB, setelah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kamis (24/1) tadi pagi.
"Saya rasa perhitungan yng disampaikan bapak Wapres dengan Menteri PU (Basuki) masih ada dalam perkiraan yang kita sudah cadangkan," ujar Sri Mulyani usai menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Kamis (24/1).
Menurut Sri, dalam APBN 2019 terdapat postur anggaran cadangan yang bisa digunakan untuk anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan. Nantinya, alokasi tersebut masuk dalam pos anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dana cadangan. Namun, Sri tidak menyebut besaran dana cadangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
"Itu kita masukan dalam keseluruhan dana cadangan yang lain, saya nggak mau menyebutkan karena nanti kan bisa berubah kebutuhanya berapa, yang pasti anggaran itu ada dalam dana cadangan," ujar Sri.
Sementara untuk rekonstruksi di Palu, Sri menyebut hingga kini memang belum ada penetapan lokasi relokasi yang baru, sehingga belum disampaikan kepada Kementerian Keuangan terkait anggaran untuk Palu. Namun, ia memastikan ketersedian anggaran untuk rekontruksi Palu.
"Kalau lokasi sudah ditetapkan nanti kita liat pembangunannya, saya rasa sudah ada," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki menghadap Wapres JK untuk melaporkan perkembangan proses rekonstruksi bencana Sulawesi Tengah dan NTB. Dua hal yang dilaporkan terkait titik relokasi yang belum ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, padahal titik koordinat penting untuk proses rekonstruksi bencana gempa dan tsunami di Sulteng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
