REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog masih belum melakukan impor jagung sebanyak 30 ribu ton, meski penugasannya sudah diberikan melalui Kementerian Perdagangan. Kepala Perum Bulog, Budi Waseso, menyebutkan bahwa pihaknya masih harus memastikan kondisi produksi jagung di lapangan agar realisasi impor nantinya tidak merusak harga jagung di pasaran.
"Belum (masuk). Kan kita putuskan kemarin untuk tambahan (30 ribu ton) itu," jelas Kepala Perum Bulog yang akrab disapa Buwas ini usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (24/1).
Buwas menyebutkan, Bulog ditugaskan Presiden Jokowi untuk melakukan penyerapan beras dan jagung di daerah sepanjang musim panen pertama di 2019 ini. Pemerintah, ujar Buwas, masih ingin melihat kondisi riil di lapangan termasuk berapa besaran kebutuhan peternak terhadap jagung untuk pakan. Bulog juga tidak ingin realisasi impor nanti malah berbarengan dengan panen raya.
"Gini kita akan belum tahu produksi yang sebenarnya berapa banyak ya kan. Umpanya begini, Garut produksi sekian banyak, kebutuhan berapa banyak. Kalau ada kelebihannya itu kita ambil untuk kemudian disuplai ke wilayah yang defisit," jelas Buwas.
Jokowi memberi penugasan kepada Bulog untuk melakukan penyerapan beras dan jagung. Skema penyerapan untuk dua komoditas tersebut sama, yakni Bulog menyerap beras dan jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di sebuah daerah yang mengalami surplus produksi, kemudian didistribusikan ke daerah yang mengalai defisit antara produksi dengan permintaan.
"HPP kita untuk jagung Rp 3.150 per kilogram. Bila nanti harga turun ke Rp 3.000 per kg di petani ya kita tetap beli Rp 3150 per kg sesuai HPP. Kalau harga lagi bagus (di atas HPP) ya biar saja kan menguntungkan petani," kata Buwas.
Sesuai hasil rapat koordinator di Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan meloloskan izin impor jagung tambahan sebanyak 30 ribu ton di awal 2019 ini. Buwas memastikan angka tersebut belum masuk ke Indonesia saat ini.
Bulog, katanya, masih harus memastikan pemetaan produksi jagung nasional dan kebutuhannya untuk pakan ternak. Per Desember 2018 lalu, sebetulnya pemerintah melalui Bulog telah merealisasikan impor jagung sebanyak 99 ribu ton dari total 100 ribu ton jagung yang dipesan.
Menurut Bulog, seluruh jagung yang masuk telah didistribusikan ke peternak yang ditetapkan dalam rakortas. Pendistribusian langsung dilakukan karena Bulog tidak memiliki gudang khusus untuk jagung.
"Surat (impor) sudah ada, namun kita lihat dulu perkembangan. Sebetulnya yang dibutuhkan peternak riilnya berapa? Jangan sampai kita berlebihan. Dan waktu kami impor jangan sampai kita bertepatan dengan panen," jelas Buwas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika