REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan menerapkan sistem subsidi silang untuk tiket maskapai penerbangan menuju Papua.
"Saya minta cross subsidy (subsidi silang) semacam yang sudah diterapkan di Yogyakarta (penerbangan Jakarta-Yogyakarta)," kata Budi Karya dalam acara pembekalan calon wisudawan Program Pascasarjana UGM di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Selasa (22/1).
Budi menyampaikan hal itu setelah mendapatkan keluhan dari salah satu mahasiswi Program Pascasarjana UGM asal Timika, Siska Sroyer tentang mahalnya harga tiket penerbangan ke daerahnya. Siska mengaku harus membayar Rp 4.925.000 untuk membeli tiket pesawat menuju Papua.
Menurut Budi, mahalnya tarif penerbangan menuju Papua antara lain disebabkan tingginya biaya operasional yang harus ditanggung maskapai penerbangan di Indonesia. Salah satu beban operasonal tertinggi adalah biaya avtur atau bahan bakar pesawat yang lebih mahal dibandingkan dengan di negara lain karena secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan.
"Anda bisa membayangkan 40 persen biaya pesawat adalah untuk avtur. Harganya lebih mahal dari tempat lain karena kita negaranya kepulauan sehingga tidak efisien," kata dia.
Di samping itu, kata dia, saat ini banyak maskapai di Indonesia yang merugi karena ketatnya persaingan dalam industri penerbangan. Banyak negara yang ingin membuka penerbangan di Indonesia seperti Singapura, Malaysia, dan Brunai Darusalam.
"Demikian banyaknya penerbangan menjadikan kompetisi itu tinggi sekali," kata dia.
Subsidi silang yang akan diterapkan untuk penerbangan menuju Papua, menurut dia, adalah dengan memberlakukan tarif murah pada jam tertentu dan memberlakukan tarif komersial pada jam-jam tertentu.
"Semacam Yogyakarta, jadi diberlakukan tarif yang siang sama kaya yang dulu bisa Rp 700 ribu atau Rp 800 ribu. Tetapi yang pagi dan sore itu komersial, nah Papua mungkin akan saya lakukan begitu," kata dia.
Menurut dia, Pemerintah pernah memaksakan tarif penerbangan ke Papua Rp 1,5 juta, namun dalam waktu satu tahun ada maskapai penerbangan yang collapse (runtuh), sehingga hanya menyediakan penerbangan ke Papua sepekan sekali.
"Pemerintah tidak ingin memihak kepada airline tetapi pemerintah ingin Garuda dan yang lain-lain tetap eksis," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
