REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) akan fokus pada empat program di tahun 2019 sesuai dengan mandat dari pemerintah untuk menurunkan beban fiskal. Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan empat program itu membutuhkan pendanaan Rp 9 triliun.
Pertama, SMF akan memberikan pembiayaan homestay di empat daerah destinasi wisata. Keempat destinasi wisata yang menjadi prioritas adalah Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Danau Toba, dengan perkiraan jumlah kebutuhan homestay mencapai 305 unit. Pembiayaan Homestay diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun atau memperbaiki ruang yang akan disewakan kepada wisatawan.
"Sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi pemilik dan menciptakan lapangan kerja," kata dia dalam acara ramah tamah dengan media, di Jakarta, Senin (21/1).
Program homestay merupakan program yang ditujukan untuk mendukung program Kementerian Pariwisata. SMF bekerja sama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
Program kedua adalah Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh di 32 kota. SMF akan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku). Untuk turut serta mengatasi daerah kumuh melalui renovasi atau pembangunan rumah.
Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat.
Program lain yang juga akan diluncurkan oleh SMF pada tahun ini adalah Program KPR SMF Pasca Bencana. Program KPR SMF Pasca Bencana adalah program yang ditujukan Perseroan dalam rangka membantu meringankan beban Pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman masyarakat pasca bencana alam di Indonesia.
SMF akan berkerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan renovasi rumah-rumah masyarakat yang terdampak bencana. Untuk tahap awal, program ini akan diperuntukkan bagi 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"SMF akan bekerja sama dengan Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan KPR pascabencana," kata Ananta.
Selain itu, dalam upaya memperkuat perannya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dan fiscal tools Pemerintah, SMF juga memiliki Program Penurunan Beban Fiskal. Ini direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada Pemerintah dalam program KPR FLPP.
SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP. Sehingga pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.
Dengan adanya dukungan SMF, jumlah rumah yang akan dibiayai meningkat dari semula 60 ribu unit menjadi 72 ribu unit. Hal ini memberikan dampak positif yaitu semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh fasilitas KPR FLPP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika