REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri mengatakan, program unggulan Kementan "Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera" (BEKERJA) membantu perekonomian Rumah Tangga Miskin (RTM) di pedesaan. Program BEKERJA memang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pada pelaksanaan 2018 program BEKERJA menyasar 200 ribu Rumah Tangga Petani Miskin (RTM) yang tersebar di 10 provinsi.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (15/1), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang, yang merupakan 9,66 persen dari total penduduk Indonesia. Di mana 60 persen di antaranya berada di pedesaan (15,54 juta jiwa), dan 40 persen berada di perkotaan (10,13 juta jiwa).

Dengan demikian, sejak September 2017, jumlah penduduk dengan kategori miskin sudah berkurang sebanyak 908,4 ribu jiwa. Sepanjang September 2017-September 2018, BPS mencatat penduduk miskin di pedesaan berkurang 770 ribu orang. Angka ini lebih tinggi dari penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan yang hanya berkurang 140 ribu orang.

Rata-rata upah buruh tani per hari pada September 2018 yang naik sebesar 2,07 persen dibanding Maret 2018, menjadi salah satu dari beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan selama periode Maret 2018-September 2018. Ditambah lagi secara riil upah butuh tani naik 1,6 persen.

Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani juga naik 1,21 persen dari Maret 2018. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencerminkan daya beli atau kesejahteraan petani terus membaik.

Menurut Kuntoro, selama periode Maret 2018-September 2018 inflasi umum terbilang cukup rendah, yaitu berada sebesar 0,94 persen. Kemudian, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok tercatat mengalami penurunan. Beras turun 3,28 persen, daging sapi turun 0,74 persen, minyak goreng turun 0,92 persen, dan gula pasir turun 1,48 persen.

Hal ini membuat daya beli riil masyarakat secara umum meningkat, karena kenaikan pendapatan nominal tidak banyak tergerus oleh inflasi (kenaikan harga-harga). Sementara angka inflasi yang rendah, menunjukkan keberhasilan Pemerintah menjaga kecukupan pasokan kebutuhan masyarakat, utamanya bahan pangan sebagai penyumbang inflasi dominan.

“Untuk data ratio gini, selama pada periode September 2018, BPS mencatat rasio gini sebesar 0,384. Jumlah tersebut menurun dari capaian Maret 2018 yang sebesar 0,007 dan lebih kecil dari September 2017 yang sebesar 0,391,” ujarnya.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,391. Turun dibanding Maret 2018 yang sebesar 0,401 dan September 2017 yang sebesar 0,404. Sedangkan di daerah pedesaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,319. Turun dibanding Maret 2018 yang sebesar 0,324 dan September 2017 sebesar 0,320.

Ikuti Whatsapp Channel Republika