REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah berhasil dicapai swasembada beras dan jagung. Keberhasilan ini ditopang dengan kesuksesan produksi padi, jagung dan kedelai yang terus menunjukan peningkatan melalui program Kementan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, sesuai dengan konsensus negara yang tergabung di Food and Agriculture Organization (FAO), swsembada yang dimaksud memiliki definisi jika suatu negara mampu memenuhi pangannya 90 persen dari kebutuhan.

"Nah kita sudah mampu mewujudkan definisi itu. Secara fakta empiris pangan kita aman. Untuk beras misalnya, selama 2016 tidak ada impor, yang ada hanya luncuran dari 2015, dimana impor pada tahun itu lebih karena ada elnino terbesar sepajang sejarah," kata Amran, Sabtu (19/1).

Menurut Amran, selama 2007 pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan impor beras jenis medium. Impor pada 2018 sebanyak 1,7 juta ton, hanya sebagai stock beras untuk 1 Januari 2019 yang berjumlah 2,3 juta ton.

"Jadi ada beras impor 1,7 juta, tapi masih di dalam gudang. Dengan kata lain kita tidak komsumsi beras impor sejak 2016 sampai dengan 17 Januari 2019. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan impor? ya kami jawab itu untuk menambah stock and demand yang pada gilirannya akan menekan harga," ujar Amran.

Amran mengatakan, bukti dari itu semua, saat ini pemerintah memiliki banyak stok dan supply beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang melimpah ruah hingga dua kali lipat dari standar. Artinya hukum ekonomi supply demand tidak berlaku untuk mafia.

Amran mencontohkam, pada  1984 Indonesia pernah mendapat pengharhagaan swsembada pangan dari FAO. Tapi perlu dicatat, saat itu jumlah penduduk hanya 100 juta lebih dengan kebutuhan impor 414 ribu ton.

"Bisa dibandingkan dengan kondiai saat ini. Bahwa harus diakui penduduk Indonesia mencapai 260 juta lebih, tapi kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, bahkan ekspor kita meningkat 29 persen. Kemudian PDB (Produk Domestik Bruto) dari 2013 sampai 2018 mencapai 400 Trilliun lebih," katanya.

Begitu juga dengan kebutuhan jagung. Kata Amran, impor jagung pada tahun 2014 mencapai 3,5 juta atau setara dengan 10 triliun. Selanjutnya pemerintah menyetop akses impot secara mendadak. Tak lama kemudian, pemerintah berhasil membalikan keadaan dengan mengexpor 380 ribu ton pada 2017 dan 2018.

"Disaat yang sama kita import 130 ribu ton karena ulah beberapa perusahaan yang mengakibatkan peternak kecil berteriak. Disitulah kita putuskan impor untuk menyelamatkan peternak 2,5 juta," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika