REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong pembangunan perekonomian sudah tidak diragukan lagi. Selain menggerakkan roda perekonomian, UMKM juga menyerap tenaga kerja yang demikian besar.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat lebih dari 59 juta UMKM di Indonesia pada 2017. Dari jumlah tersebut, UMKM di Indonesia telah menguasai 99 persen total usaha dan menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen total angkatan kerja.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri, pada 2016 berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, terdapat lebih dari 644 ribu unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja yang terserap lebih dari 1,8 juta orang.

Namun demikian, berdasarkan riset World Bank, terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi UMKM secara nasional yaitu aspek pembiayaan, aspek peluang usaha, kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM, serta regulasi dan birokrasi. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral berupaya untuk turut serta memberikan kontribusi terbaik dalam pengembangan UMKM.

Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) NTB Achris Sarwani mengatakan kebijakan pengembangan UMKM juga sebagai upaya mendukung tugas utama BI dalam menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan keandalan sistem pembayaran.

"Selama 2018, KPw BI NTB telah melakukan berbagai program pengembangan UMKM seperti program pengembangan klaster, program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) dan program Wirausaha Perempuan Bank Indonesia (WPBI)," ujar Achris di Mataram, NTB, Rabu (16/1).

Achris menjelaskan, program pengembangan klaster yang dilakukan KPw BI NTB terbagi menjadi tiga jenis, yakni klaster ketahanan pangan yang bertujuan untuk pengendalian inflasi komponen bergejolak, klaster Local Economic Development (LED) atau pengembangan ekonomi lokal yang bertujuan untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah, dan klaster berbasis pariwisata yang mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Pada program tersebut, dia katakan, KPw BI NTB memberikan bantuan teknis berupa pelatihan, studi banding, penguatan kelembagaan, serta bantuan sarana prasarana. Achris menyebutkan, pada 2018, jumlah klaster ketahanan pangan yang dibina sebanyak lima klaster meliputi klaster Bawang Putih di Lombok Timur, klaster Sapi di Sumbawa, klaster Sapi di Lombok Utara, klaster Cabai di Lombok Timur, dan klaster Padi di Lombok Tengah. Untuk klaster LED, terdapat dua klaster yang dibina seperti klaster Gula Aren di Lombok Barat dan klaster Kopi di Sumbawa, sedangkan jumlah klaster berbasis pariwisata yaitu klaster tenun Pringgasela di Lombok Timur.

Selain program pengembangan klaster, lanjut Achris, BI NTB juga memiliki program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 15 wirausaha. Dalam program tersebut, para peserta diberikan berbagai pengetahuan, baik softskill maupun hardskill untuk menjadi seorang wirausaha unggulan.

Sejenis dengan program WUBI, program Wirausaha Perempuan Bank Indonesia (WPBI) merupakan program pendampingan wirausaha khusus perempuan. Sekira 20 perempuan mengikuti program tersebut. Selama 2018, BI NTB mengikutsertakan UMKM binaannya dalam berbagai pameran, baik di dalam dan luar negeri.

"Tujuan dari program ini untuk mendorong perempuan di Provinsi NTB menjadi perempuan mandiri dan berkontribusi bagi perekonomian keluarganya," lanjut Achris.

Achris menambahkan, dalam rangka mendorong pembiayaan perbankan kepada UMKM, BI NTB akan dilakukan penelitian pola pembiayaan untuk komoditi potensial pada tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika