REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pejabat Amerika Serikat (AS) memperkirakan kemungkinan kunjungan perunding dagang tertinggi Cina ke Washington bulan ini. Mereka mengisyaratkan bahwa pembahasan tingkat lebih tinggi mungkin akan menindaklanjuti perundingan dengan pejabat tingkat menengah di Beijing pekan ini.
Kedua negara aktif melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan mengakhiri perang tarif. "Wakil Perdana Menteri Liu He sangat mungkin akan datang dan mengunjungi kami akhir bulan ini dan saya berharap penutupan pemerintahan tidak akan memberikan dampak," ujar Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin kepada wartawan di Washington pada Kamis (10/1).
"Kami akan melanjutkan pertemuan ini setelah kami mengirim delegasi ke Cina," kata Mnuchin menambahkan.
Pemerintah AS sudah memasuki hari ke-20 penutupan lembaga pemerintahan (shutdown) di saat pemerintahan Presiden Donald Trump sedang melakukan perundingan dengan Cina. Beberapa orang yang mengetahui perundingan di Beijing pada Kamis (10/1) mengungkapkan harapan bahwa Liu akan melanjutkan perundingan dengan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Mnuchin.
Perundingan di tingkat tersebut dipandang sebagai hal penting untuk membuat keputusan penting guna meredakan perang dagang, yang telah mengganggu arus barang bernilai ratusan miliar dolar dan mendera pasar global.
Trump menuntut ketentuan dagang lebih baik dengan Cina, dan AS menekan Beijing untuk mengatasi masalah yang akan menuntut perubahan struktural seperti pencurian kekayaan intelektual, pemindahan teknologi secara paksa dan hambatan nontarif lainnya.
Trump pada Kamis (10/1) mengatakan AS sudah "sangat berhasil" dalam perundingan dagangnya dengan Cina. Juru bicara kantor Lighthizer menolak berkomentar.
Setelah memasuki lebih dari setengah periode penghentian perang dagang AS-Cina selama 90 hari yang disetujui pada 1 Desember, ketika Trump dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu di KTT G20 di Argentina, hanya ada sedikit perincian terkait perkembangan yang sudah dicapai.
Trump berjanji akan menaikkan tarif impor Cina senilai 200 miliar dolar AS (sekitar Rp 2,81 kuadriliun) pada 2 Maret jika Cina tidak mengambil langkah untuk melindungi hak kekayaan intelektual AS, mengakhiri kebijakan yang memaksa perusahaan AS memindahkan teknologi ke mitra Cina, memungkinan lebih banyak akses pasar bagi pengusaha AS dan mengurangi hambatan nontarif lain bagi produk-produk AS.
Tenggat waktu tersebut terlihat cukup tergesa-gesa, tetapi kelanjutan negosiasi langsung telah meningkatkan harapan tercapainya sebuah kesepakatan. "Kami telah mempertemukan kembali kedua belah pihak ke meja perundingan. Itu cukup menyenangkan," ujar Myron Brilliant, yang merupakan kepala urusan internasional Kamar Dagang AS, saat berbicara kepada wartawan di sebuah acara pada Kamis.
Kementerian Perdagangan Cina pada Kamis (10/1) mengatakan bahwa konsultasi tambahan dengan AS sedang diatur setelah Beijing merundingkan penanganan isu struktural dan membantu menguatkan dasar untuk mengatasi kekhawatiran AS dan Cina.
Juru bicara Kementerian Perdagangan Cina Gao Feng mengatakan kepada wartawan bahwa kedua belah pihak terlihat cukup "serius" dan "jujur."
Saat ditanya tentang sikap AS dalam isu seperti pemindahan teknologi secara paksa, hak kekayaan intelektual, hambatan nontarif dan serangan siber, dan apakah Cina yakin mereka dapat mencapai kesepakatan dengan AS, Gao mengatakan isu tersebut merupakan "bagian penting" perundingan Beijing.
"Sudah ada perkembangan dalam hal ini," katanya tanpa memberi perincian lebih lanjut.
Cina berulang kali mengesampingkan keluhan terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan menolak tudingan bahwa perusahaan asing menghadapi pemindahan teknologi secara paksa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
