REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi. Ada beberapa investor yang sudah menyatakan minatnya ingin masuk, seperti Eropa dan Asia.
Investor dari dua kawasan ini diprediksi akan menambah kapasitas baru di sektor industri otomotif, alas kaki dan garmen. Airlangga menjelaskan, pemerintah telah menyediakan fasilitas insentif fiskal berupa tax holiday bagi para investor.
Tidak hanya untuk yang berinvestasi besar, mereka dengan investasi di bawah Rp 500 miliar juga akan mendapatkan insentif berupa mini tax holiday. "Insentif ini juga akan ditujukan ke industri yang labour intensive atau orientasinya padat karya," ujarnya dalam acara Outlook Perekonomian 2019 di Jakarta, Selasa (8/1).
Guna semakin menggenjot nilai ekspor dari sektor industri manufaktur, Airlanga mengakui, diperlukan harmonisasi regulasi di lintas kementerian. Selain itu, dibutuhkan perjanjian dagang bebas atau kerja sama ekonomi yang komprehensif kepada negara potensial. Tujuannya, daya saing produk Indonesia di mata dunia dapat semakin kompetitif.
Menurut Airlangga, pihak industri kini sedang menantikan penyelesaian pakta perdagangan Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Khususnya untuk industri tekstil dan alas kaki yang kini masih dikenakan bea masuk 10 sampai 20 persen ke Amerika Serikat dan Eropa.
"Kalau bisa disamakan seperti Vietnam yang nol persen, ekspor dan kapasitas kita dapat meningkat," tuturnya.
Airlangga menambahkan, kini dunia usaha dan pemerintah Indonesia sedang memanfaatkan perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat yang diperkirakan masih terus berlangsung sampai tahun ini. Terutama dalam memenuhi kebutuhan kedua negara dalam memasok sejumlah komoditas.
Beberapa waktu lalu, Airlangga menjelaskan, pihak Kemenperin sudah bertemu dengan pihak produsen sepatu Nike. Mereka sudah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk membantu memenuhi kebutuhan permintaan alas kaki.
"Masih dalam tahap pembahasan," katanya.
Saat ini, Kemenperin juga sedang fokus memacu ekspor dari industri otomotif karena memiliki kapasitas lebih. Menurut catatan Kemenperin, industri otomotif memiliki kapasitas 2 juta unit per tahun, sementara untuk kebutuhan domestik 1,1 juta unit, dan ekspor 300 ribu unit. Sisanya, dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai ekspor Indonesia.
Terkait hal itu, Kemenperin telah membahas dengan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki struktur Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). "Kalau nanti perjanjian kerja sama dengan Australia sudah ditandatangani, pasar ekspor di sana sebesar 1,2 juta unit bisa kita dorong," ucap Airlangga.
Selain itu, untuk sektor industri elektronika, pemerintah juga berencana membuat peta jalan terkait pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan begitu, ada nilai tambah yang bisa dinikmati industri dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, kepastian masih menjadi pekerjaan rumah dalam meningkatkan daya saing di Indonesia. Kondisi ini membuat calon investor masih mempertimbangkan banyak hal sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.
Darmin mengatakan, salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah memberikan kepastian dengan memiliki peraturan. Memberikan kemudahan melalui online single submission (OSS) juga akan terus ditingkatkan guna memudahkan calon investor masuk ke Indonesia.
Selain itu, memperluas kerjasama dengan negara lain melalui skema Free Trade Agreement (FTA) ataupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). "Makanya kita akan fokus selesaikan perjanjian dengan Australia dan Uni Eropa pada tahun ini," ujar Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika