REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cawapres pasangan urut nomor 01 Ma'ruf Amin mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam pengambilalihan saham freeport. Dia mengatakan, divestasi saham itu dilakukan dengan sangat cantik dan tanpa gaduh.
"Kita harus memberi apresiasi tinggi karena kita sudah berhasil mengambil alih saham Freeport, dari sembilan persen jadi 51 persen," kata Ma'ruf Amin di Kabupaten Bekasi, Sabtu (22/12).
Menurutnya, pengambilalihan saham mayoritas itu tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Dia mengatakan, ini mengingat selama 50 tahun lebih, kepemilikan Indonesia atas tambang di wilayah Papua itu hanyalah sembilan persen.
"Perolehan 51 persen saham itu luar biasa. Beberapa presiden tak mampu ambil itu. Pak Jokowi luar biasa bisa mengambil porsi 51 persen," katanya.
Baca juga, Jokowi: Mayoritas Saham Freeport Kini Milik Indonesia.
Sebagai seorang ulama senior berusia lebih dari 70 tahun, Kiai Ma'ruf mengetahui bahwa soal Freeport selalu mengundang kegaduhan. Maka itu, salah satu kehebatan Jokowi yang diakuinya adalah bagaimana proses pengambilalihan 51 persen saham Freeport terjadi tanpa ada kegaduhan.
"Sangat cantik caranya bisa memperoleh 51 persen saham ini. Pasti dilakukan dengan diplomasi dan pendekatan sehingga tak gaduh," kata Kiai Ma'ruf.
Jokowi, kata Kiai Ma'ruf, juga berhasil mengembalikan Blok Mahakam dan Blok Rokan ke pangkuan ibu pertiwi. Baginya, semua itu merupakan keberhasilan luar biasa dalam membangun indonesia lebih baik.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia telah resmi menjadi milik Indonesia. Presiden menjelaskan kepemilikan saham ini sah dimiliki pemerintah Indonesia pascaserangkaian proses divestasi saham.
"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri terkait, dari Dirut Inalum dan dari CEO dan dirut PT Freeport McMoRan, disampaikan bahwa sham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat (21/12).
Jokowi menjelaskan, kepemilikan saham mayoritas ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Jokowi mengatakan, dengan menjadi pemilik saham mayoritas dan perubahan kontrak dari yang semula Kontrak Karya menjadi IUPK akan memberikan manfaat penerimaan negara yang lebih besar untuk negara.
"Nantinya, income pendapatan, pajak maupun nonpajak, royalti akan lebih besar dan lebih baik. Saya kira ini yang kita tunggu," ujar Jokowi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
