REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan 164 ribu rumah diprediksi kesulitan membayar biaya sambungan listrik pada 2019. Data dari Kementerian ESDM yang diterima Antara di Jakarta, Senin (17/12), menunjukkan kesulitan pembayaran tersebut merupakan keluaran laporan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait kemajuan sambungan listrik.
Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat memberikan solusi akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dalam memberikan bantuan kemudahan bagi masyarakat yang kesusahan membayar biaya sambungan listrik. "PLN lapor ke saya, tahun depan kurang lebih 164 ribu rumah mungkin berat membayar sambung listrik. Nanti kami cari cara, Bu Rini (Menteri BUMN) misalnya menggerakkan BUMN-BUMN, apakah CSR atau promosi atau apa namanya yang diizinkan, kita sama-sama. Kami (ESDM) pasang Lampu Tenaga Surya Hemat Energi," Kata Jonan.
Selain itu, Kementerian ESDM juga tetap membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebagai program pra-elektrifikasi sebelum jaringan listrik PLN masuk ke rumah-rumah tak berlistrik. Setelah wilayah Indonesia terlistriki seluruhnya, Jonan mengungkapkan, langkah Pemerintah selanjutnya adalah intensifikasi atau meningkatkan konsumsi listrik seiring tumbuhnya perekonomian nasional.
Tercatat, hingga kuartal III 2018, konsumsi listrik nasional sebesar 1.048 kilowatt hour (kWh) per kapita. untuk tarif tenaga listrik, pemerintah juga menetapkan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik hingga 2019.
"Pertimbangannya karena menjaga daya beli. Bapak Presiden selalu mengatakan, coba lihat daya beli masyarakat. Itu saja," katanya.
Jonan mengungkapkan saat ini rasio elektrifikasi mencapai 98,1 persen sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 sebesar 97,5 persen. Namun, masih ada sekitar dua persen atau lebih dari lima juta masyarakat belum menikmati penerangan.
Tantangan untuk menuju rasio elektrifikasi 99,9 persen juga tidaklah mudah, diperlukan kesungguhan untuk mencapai target tersebut mengingat wilayah yang harus dilistriki berada di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau. "Cara untuk mencapainya, terutama untuk menjangkau tempat-tempat terpencil adalah dengan kerja sungguh-sungguh. Tantangannya besar. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kapasitas tenaga kerja, karena ini banyak sekali sehingga tantangan tenaga kerjanya juga besar," ujarnya.
Tantangan berikutnya adalah pendanaan. Untuk pendanaan, Menteri Jonan telah mengusulkan kepada DPR agar PT PLN (Persero) memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melakukan penyambungan gratis ke rumah tangga tidak mampu.
"Tantangan kedua adalah mengenai anggaran. Kami mengusulkan ke DPR, kalau boleh ada PMN untuk PLN. Uangnya digunakan khusus untuk penyambungan ke rumah tangga yang kurang mampu, yang bayar sambung listriknya tidak mampu, mungkin bayar listriknya hanya Rp 50 ribu, Rp 60 ribu sebulan, sementara biaya sambung listriknya setengah juta sampai satu juta rupiah, ini berat. Kami usul dan akhirnya dapat, tapi tidak penuh," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika