REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Wahyu Ari Wibowo mengatakan,
musibah gempa yang terjadi beberapa bulan lalu menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur maupun properti masyarakat. Akibatnya, roda ekonomi NTB terganggu, termasuk turunnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara secara siginifikan.
"Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan NTB kuartal III 2018 yang terkontraksi sebesar -13,99 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,22 persen (yoy)," ujar Wahyu saat berdiskusi isu strategis bersama tim Sekretariat Wakil Presiden yang dipimpin Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Wilarno Setiawan di Mataram, NTB, Selasa (11/12).
Meski begitu, kata Wahyu, potensi pariwisata di NTB dapat kembali pulih lantaran tidak seluruh objek destinasi wisata terdampak gempa. Dia mengambil contoh kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai potensi sangat besar dan tidak terdampak gempa.
"Pemulihan di lokasi pariwisata lain disertai berbagai kegiatan rutin perlu dikomunikasikan agar wisatawan maupun kunjungan ke NTB segera pulih kembali," lanjut Wahyu.
Kepala Perwakilan OJK Provinsi NTB Farid Falatehan mengatakan, dampak gempa terhadap sektor perbankan NTB relatif kecil. Hal ini tecermin dari kerusakan kantor yang sedikit dan dukungan perbankan telah diberikan kepada debitur yang terdampak gempa dengan memberikan kemudahan jangka waktu pembayaran kredit, seperti penundaan pembayaran. Farid berharap adanya bantuan tersebut dapat membantu debitur masyarakat dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya pascagempa.
"Tentunya hal ini harus diikuti oleh strategi bank untuk menjaga kualitas kredit agar baik dan target keuntungan yang akan dicapai," kata Farid.
Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Wilarno Setiawan mengatakan, pengembangan destinasi wisata dan pemulihan ekonomi pascagempa Lombok masih menjadi isu strategis, tidak hanya bagi para pemangku kebijakan daerah di Provinsi NTB, tetapi juga Pemerintah Pusat.
"Hal ini terkait potensi yang dimiliki oleh Provinsi NTB yang sangat besar sebagai daerah industri pariwisata baru sebagaimana telah ditetapkan dalam program prioritas pemerintah," ucap Wilarno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
