REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pembangunan nasional memerlukan dukungan dari berbagai aspek, termasuk dukungan dari ekonomi dan keuangan syariah yaitu melalui pembiayaan dan pasar keuangan syariah. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto berharap kontribusi pembiayaan dari keuangan syariah bisa terus diperbesar terhadap pembangunan nasional.
Saat ini, kontribusi pembiayaan dan pasar keuangan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pembiayaan syariah ini, ungkap Erwin, tidak hanya bersumber dari sumber sosial, seperti wakaf, zakat dan infak tapi juga pembiayaan dari perbankan syariah. Terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan sosial dari dana haji untuk kemaslahatan umat.
"Dan juga bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk korporasi untuk membiayai proyek pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan nasional," ungkap Erwin dalam kesempatan seminar 'Kontribusi Pembiayaan dan Pasar Keuangan Syariah pada Pembangunan Nasional' ISEF 2018, Selasa, (11/12) di Surabaya.
Baca juga, Transaksi Lindung Nilai Syariah BSM Capai Tiga Juta Dolar AS
Sementara dari sisi pasar keuangan syariah, ia berharap bisa diwujudkan melalui transaksi hedging syariah dan repo syariah yang secara lebih aktif dilakukan oleh perbankan syariah.
Perkembangan pasar keuangan syariah antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya total akumulasi penerbitan Sukuk Korporasi. Sebelumnya total akumulasi Sukuk Korporasi tercatat Rp 20,4 triliun pada tahun 2016, dan menjadi Rp 35,6 triliun pada Oktober 2018. Sementara rata-rata transaksi di pasar uang syariah tahun 2016 masih Rp 780 miliar, namun rata-rata Januari-Oktober 2018 telah menjadi Rp 947 miliar.
Erwin mengungkapkan sindikasi pembiayaan perbankan syariah telah dilakukan di beberapa proyek. Antara lain proyek kelistrikan senilai Rp 4 triliun, proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo senilai Rp 1,3 triliun, Pemalang-Batang senilai Rp 400 miliar serta penyaluran manfaat sosial dana haji kepada UKM senilai kurang lebih Rp 50 miliar. Hal ini dapat terwujud berkat upaya dan kerjasama yang erat antara berbagai pihak yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji, serta pelaku pasar keuangan syariah utamanya perbankan syariah dan asosiasi pasar keuangan syariah.
Kepala Sub Direktorat Peraturan SBSN dan Pengelolaan Aset SBSN Kementerian Keuangan, Agus Prasetya Laksono mengatakan sukuk saat ini memang menjadi salah satu instrumen utama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Salah satu contoh jembatan di Indonesia timur, yang berperan penting menghubungkan pelabuhan kupang dengan Timor Tengah Utara. Selain itu, kata dia, telah banyak proyek infrastruktur lain yang telah dibiayai untuk sektor produktif.
"Sampai hari ini per 3 Desember total sudah Rp 937 triliiun yang dibiayai. 62 triliun di antaranya untuk project financing yang kita kembangkan sumber pembiayaan sendiri untuk penjalankan pembiayaan proyek proyek pemerintah," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika