REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah berencana menjadikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai lumbung pangan nasional. Rencana tersebut disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Rapat Koordinasi (Rakor) Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.
Dalam Rakor yang juga dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Menteri Pertanian menjelaskan Pemerintah menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional dan segera memproduktifkan 200 ribu hektare lahan rawa tidur.
“Di sini ada 500 ribu hektare lahan rawa tidur, untuk tahap pertama 200 ribu hektare lahan tidur akan diproduktifkan menjadi sawah. Jika program ini berhasil maka pendapatan petani naik menjadi Rp 12 triliun. Ini rencana besar, kami fokus karena ini perintah Presiden. Kami diperintahkan membangun Sumsel menjadi lumbung pangan nasional,” kata Menteri Amran Sulaiman, Kamis (6/12).
Menurut Amran Sulaiman, program pemanfaatan lahan rawa akan menggunakan pertanian modern. Sehingga produksinya nanti bisa menjadi tiga kali lipat. Untuk merealisasikan pencetakan sawah di lahan rawa tersebut Kementerian Pertanian mengirim 20 unit eskavator dengan nilai Rp 60 miliar. Eskavator tersebut akan digunakan mengeruk rawa menjadikan sawah atau lahan pertanian.
“Lahan rawa di Sumsel cukup luas, ini harus dimaksimalkan pemanfaatannya untuk pertanian. Menurut Gubernur Sumsel lahan rawa di daerah ini sekitar 1,4 juta hektare. Bila lahan itu dimaksimalkan menjadi lahan pertanian maka Sumsel akan menjadi lumbung pangan nasional,” ujar Amran Sulaiman.
Untuk tanaman padi yang akan ditanam di lahan eks-rawa tersebut menurut Amran Sulaiman akan menggunakan padi varietas bernama Inpari yang sangat cocok ditanam di lahan rawa. “Produksinya dalam satu hektar bisa menghasilkan enam ton. Kita sudah uji cobakan, selain bertanam padi juga bisa diintegrasikan dengan memelihara ayam, ikan dan sayuran. Semuanya bibit unggul,” katanya.
Selain itu menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, untuk irigasinya menggunakan pompanisasi, kelembagaannya mengunakan koperasi dengan kepemilikan saham petani 49 persen. Untuk gabahnya 100 persen milik petani. Untuk mekanisme pengelolannya, menurut Amran Sulaiman satu koperasi memiliki lahan 5.000 hektare.
"Untuk anggarannya satu hektare Rp 5 juta. Biayanya sharing, eskavator dibiayai pemerintah pusat, solar bupati dan biaya operator oleh gubernur. Semuanya bertanggung jawab. Bantuan itu diberikan tahun pertama saja,” katanya.
Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel bersama seluruh rakyat Sumsel optimistis akan mengembalikan kejayaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan. Herman Deru mengaku bangga Provinsi Sumatera Selatan menjadi pilot project program yang diintruksikan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pertanian.
“Kita terima semua ini dengan penuh tanggung jawab ini, dari 34 provinsi di Indonesia hanya Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan yang menjadi pilot project,” kata Herman Deru yang dilantik sebagai Gubernur Sumsel pada 1 Oktober 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
