REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menyasar sektor swasta untuk membiayai infrastruktur dengan memutuskan penggalangan pembiayaan secara alternatif. Meskipun saat ini Indonesia sedang gencar mendanai program infrastruktur jangka menengah.

Indonesia memiliki 223 proyek terpisah dengan anggaran total sebesar 307 miliar dolar AS. Untuk itu, pemerintah sedang menyasar sektor swasta untuk mendapatkan pembiayaan sebesar 180 miliar dolar AS yang merupakan 60 persen dari total anggaran, dan sisanya dari BUMN.

Pembangunan infrastruktur telah mendorong perekonomian negara dalam beberapa tahun terakhir. PDB meningkatkan 5 persen per tahun sejak 2013. Namun, laporan OECD terbaru mengungkapkan bahwa pendapatan negara yang rendah akibat pendapatan pajak yang rendah telah menghalangi pemerintah untuk melakukan pengeluaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.

Melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (30/11), Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan ini telah membatasi upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur di Indonesia dan menghambat pembangunan. Laporan OECD juga mengungkapkan bahwa pemerintah perlu mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pembiayaan.

Sehingga, diversifikasi pembiayaan bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap BUMN. Kebijakan dapat memperdalam ruang investasi dan mengurangi keterlibatan dalam skema pendanaan sehingga membantu mengurangi risiko fiskal bagi BUMN.

Peminjaman yang dilakukan oleh BUMN untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan resiko masalah arus kas. Apalagi jika terjadi kenaikan suku bunga atau tertundanya penyelesaian proyek.

Oleh karena itu, dengan melakukan diversifikasi pendanaan dan meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur, BUMN seharusnya ada di posisi yang lebih baik. Berbagai risiko yang mungkin muncul dapat dicegah dan mengurangi tuntutan untuk suntikan modal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika