REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memaparkan capaian yang telah diraih Kementerian Pertanian selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Rapimnas Kadin) 2019. Capaian itu berkontribusi untuk membangun perekonomian nasional.
Hadir dalam Rapimnas tersebut Presiden Joko Widodo, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani dan Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono dan peserta Rapimnas dari berbagai daerah.
Menurut Amran, selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK banyak capain yang dilakukan Kementan guna memberikan andil pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, inflasi pangan 2014 sebesar 10,57 persen, turun menjadi 1,26 persen pada 2017. Ini sangat menggembirakan, pasalnya di satu sisi pendapatan petani yang terlihat dari NTUP dan NTUP juga naik.
"Ini berdasarkan surat dari BPS yang kami terima tadi malam. Inflasi pangan kita turun. Ada yang mengkhawatirkan jika inflasi pangan turun bisa jadi pendapatan petani ikut turun. Tetapi kita menekan disparitas yang ada selama ini, di mana harga komoditas pertanian naik 100 hingga 300 persen. Kemudian rantai pasok kita atur dengan baik, sehingga bisa menekam inflasi pangan dan menaikkan pendapatan petani. Juga penduduk miskin di desa turun dari 17 juta jiwa menjadi 15 juta jiwa selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK," ujar Amran.
Kedua, kata Amran, ekspor pertanian dari 2016 ke 2017 naik 24 persen dan di tahun 2018 diprediksi naik lagi. Berdasarkan data BPS, di tahun 2016 nilai ekspor hasil pertanian US$ 26,73 miliar. Sementara di tahun 2017 naik menjadi US$ 33,05 miliar.
"Artinya, nilai ekspor tahun 2017 sebesar 24 persen. Hasilnya pun, volume dan nilai neraca perdagangan sektor pertanian tahun 2016-2017 surplus. Yakni masing-masing 97,06 persen dan 45,85 persen," kata Amran.
Ketiga, lanjut Amran, pembangunan pertanian era perintahan Jokowi-JK telah meningkatkan investasi di sektor pertanian. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi sektor pertanian di Indonesia baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama 2018 mencapai Rp 61,58 triliun. Jumlah tersebut melebihi realisasi investasi pertanian selama lima tahun terakhir, yakni di 2017 sebesar Rp 45,9 triliun, 2016 sebesar Rp 45,42 triliun, 2015 sebesar 43,07 triliun, 2014 sebesar Rp 44,78 triliun, dan 2013 sebesar Rp 29,3 triliun.
"Dengan demikian, investasi dari 2013 ke 2014 naik 50 persen, tapi jika dibandingkan dari 2013 ke 2018 naik 110 persen. Capaian ini diperoleh karena ada perubahan di Kementan yakni telah menerapkan sistem Single Submission Online (SSO), pengurusan izin dokumem ekspor yang sebelunnya butuh waktu tiga bulan, tapi sekarang ini hanya butuh waktu tiga jam," imbuhnya.
Amran menambahkan, dalam mempercepat mewujudkan swasembada pangan, telah merevisi beberapa kebijakan. Salah satunya dengan merevisi Permentan sebanyak 291 Permentan sampai dengan hari ini yang menghambat terwujudnya swasembada pangan. Misalnya, merevisi Perpres tentang pengadaan melalui tender menjadi penunjukan langsung.
"Dulu semua tender, sedangkan komoditas pertanian tanaman semusim. APBN keluar di bulan Januari, tiga sampai empat bulan musim hujan lewat, sementara peralatan dan bibit tiba di musim kering. Ini persoalan 70 tahun terjadi. Sekarang dengan penunjukan langsung jika butuh traktor hari ini, besok sudah tiba karena menggunakan e-catalog," tutur Amran.
Kebijakan pertanian selama empat tahun Jokowi-JK pun berhasil membangun pertanian moderen. Ini terlihat dari bantuan mekanisasi pertanian hingga saat ini mencapai 370.378 unit. Modernisasi pertanian saat ini untuk mendukung Revolusi Industri 4.0.
"Ke depan olah lahan, tanam, panen hingga pengolahan dilakukan menggunakan remote control. Traktor roda empat menggunakam remote control sudah kami ciptakan. Ini terobosan baru untuk memajukan industri pertanian dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia," kata Amran.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor, Kadin telah bekerjasama dengan Kementan. Kadin dan Kementan pun bersinergi untuk meningkatkan keterampilan generasi muda melalui pengembangan Politeknik Pembangunan Pertanian.
"Kami sangat bangga, di mana Kadin dengan Kementan telah membuat kesepakatan kurang lebih tiga bulan lalu, kami kumpulkan 16 perusahaan. Hasilnya pengurusan izin pertanian saat ini sangat cepat, hanya butuh waktu beberapa jam. Kini dua perusahaan sudah keluar izinnya," tutur Rosan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
