REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan menggenjot industri dalam negeri di tengah kondisi perdagangan dunia yang cenderung tertutup. Adapun, peningkatan TKDN juga akan membuat industri terus bergerak.
"Supaya industri kita jalan, bergerak. Kita ini mendorong itu [peningkatan TKDN] karena kalau masing-masing negara menutup dirinya, maka kita harus meng-create demand dalam negeri, permintaan dalam negeri supaya industri itu bisa jalan,” ujar Jusuf Kalla di kantornya, Selasa (27/11).
Sebelumnya, pada Senin (26/11) lalu, wakil presiden menggelar rapat terkait peningkatan TKDN bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Peruindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Kepala BKPM Thomas Lembong. Dalam rapat tersebut pemerintah ingin meningkatkan produk lokal dalam proyek migas, kelistrikan, infrastruktur, perhubungan, dan alat kesehatan.
Jusuf Kalla mengatakan, belanja modal proyek-proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 400 triliun. Apabila persentase TKDN makin besar, industri dalam negeri akan semakin efisien karena mampu menekan biaya produksi.
“Jangan nanti seakan-akan semuanya dari luar. Seperti, karena itulah maka kita harus wajibkan kepada kontraktor dalam negeri dan industri dalam negeri untuk berperan dalam hal ini,” kata Jusuf Kalla.
Untuk itu, pemerintah akan mensinergikan peraturan peningkatan TKDN yang sudah ada di lembaga-lembaga terkait. Selain itu, Jusuf Kalla memastikan, pemerintah tidak akan membuat aturan baru terkait TKDN.