Ahad 25 Nov 2018 20:51 WIB

BNI Perluas Wilayah KUR Program Perhutanan Rakyat

BNI juga menyentuh penggarap lahan di Provinsi Sumatra Selatan.

Presiden RI Joko Widodo (Kiri) meninjau mesin traktor tangan yang merupakan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kepada para petani penggarap lahan di Sumatra Selatan.
Foto: Corsec BNI
Presiden RI Joko Widodo (Kiri) meninjau mesin traktor tangan yang merupakan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kepada para petani penggarap lahan di Sumatra Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Program Perhutanan Sosial yang digagas pemerintah terus diperkuat dan diperluas. Kali ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai salah satu bank pendukung Program Perhutanan Sosial, mendapatkan mandat untuk memperluas cakupan wilayah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka Program Perhutanan Rakyat, yaitu tidak hanya di Pulau Jawa melainkan mulai menyentuh petani penggarap hutan di Pulau Sumatra.

Sebelumnya, BNI merupakan bank yang menyasar petani penggarap lahan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Mulai saat ini, BNI juga menyentuh penggarap lahan di Provinsi Sumatra Selatan.

          

Demikian terungkap dalam acara Kunjungan Kerja Presiden RI Joko Widodo ke Kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Sumatra Selatan, Ahad (25/11). Hadir juga pada kesempatan tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan & Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini M Soemarno, dan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni.

        

Achmad Baiquni menuturkan, BNI memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendukung Program Perhutanan Sosial, sebagai terobosan penting dalam memperluas kesejahteraan kepada petani penggarap lahan hutan serta Pemerataan ekonomi. Untuk itu, kali ini, BNI tidak hanya fokus pada penyaluran KUR bagi petani penggarap lahan hutan di Jawa Timur dan 3 Kabupaten di Jawa Barat, namun memperluas dukungannya hingga ke Sumatra Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin.

            

Di Kabupaten Musi Banyuasin ini, terdapat 3.646 penerima SK Perhutanan Sosial berupa SK Pengakuan Pelindungan Kemitraan Kehutanan (KULINKK), SK Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan SK Hutan Kemasyarakatan (HKm). Total lahannya 26.886 hektara (ha). Jumlah tersebut merupakan bagian dari total Perhutanan Sosial Sumatra Selatan seluas 55.940 ha dengan total penerima SK sebanyak 9.476 KK.

       

Sebagai penerima SK, para petani tersebut menjadi jelas statusnya, yaitu menjadi petani yang layak mendapatkan akses permodalan yang murah dari perbankan. Untuk itu, BNI memberikan perhatian khusus untuk menyalurkan KUR. Untuk tahap awal, KUR BNI yang telah tersalurkan pada Program Perhutanan Sosial di Sumatra Selatan mencapai Rp 105 juta dan yang sedang dalam proses Rp 6,3 miliar, menyentuh 324 petani penggarap lahan penerima SK.

           

Dan untuk membantu peningkatan kualitas pertanian di lahan garapan, BNI juga menyalurkan bantuan CSR yang diberikan kepada penerima SK Perhutanan Sosial BNI di Sumatra Selatan. Bantuan diberikan berupa 5 unit traktor tangan yang diserahkan kepada 5 kelompok penerima SK di Kabupaten Musi Banyuasin.

          

Selain dari Perhutanan Sosial Sumatra Selatan, BNI sejak tahun 2017 sudah berkiprah dalam Perhutanan Sosial di Jawa Timur. Dimana sampai dengan 23 November 2018, penyaluran KUR BNI di Perhutanan Sosial sebesar Rp 17,9 miliar kepada 3.093 penerima SK Perhutanan Soisial yang diserahkan oleh Presiden di Probolinggo, Madiun , Tuban, Bandung dan Palembang.

          

Dari hasil penyaluran KUR di Jawa Timur tersebut, beberapa lokasi binaan telah menunjukkan keberhasilan dari program ini. Salah satunya LMDH Wono Lestari di Lumajang Jawa Timur, penerima SK di tempat tersebut berhasil mengembangkan potensi bisnis di daerahnya seperti susu sapi, pisang, madu, getah damar dan akan dikembangkan untuk pengolahan susu menjadi produk bernilai tinggi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement