REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina membantah tudingan yang menyebut para pejabatnya mencoba menerebos kantor Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbink Pato pada Sabtu (17/11). Para pejabat itu diduga berusaha mempengaruhi draf komunike KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
Tiga sumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengungkapkan tentang kejadian tersebut. Mereka mengatakan, para pejabat Cina berusaha menerobos kantor Pato setelah permintaan pertemuannya ditolak. Personel kepolisian bahkan sempat dipanggil guna mengamankan kantor Pato pascakejadian itu.
Menurut seorang sumber, Pato memang menolak permintaan pertemuan Cina. "Tidak pantas bagi seorang menteri untuk bernegosiasi dengan orang Cina. Para pejabat negosiasi Cina tahu hal ini," katanya.
Namun Kementerian Luar Negeri Cina segera menepis tudingan tersebut. "Itu tidak benar (upaya penerobosan ke kantor Pato). Kami memiliki interaksi yang erat dengan Papua Nugini. Kami berada di halaman yang sama, baik dalam substansi dan agenda," kata direktur jenderal di departemen urusan ekonomi internasional Kementerian Luar Negeri Cina Wang Xiaolong, dikutip laman South China Morning Post, Ahad (18/11).
Menurut Wang, orang atau pihak yang melempar tuduhan tersebut berusaha merusak hubungan bilateral Cina dan Papua Nugini. "Saya yakin para penuduh mencoba memperburuk hubungan Cina-Papua Nugini," ujarnya.
Sementara Pato sendiri tak berusaha membesar-besarkan tentang adanya dugaan upaya penerobosan pejabat Cina ke kantornya. "Tidak ada masalah," katanya.
KTT APEC berakhir tanpa kesepakatan dan komunike. Hal itu terjadi setelah Presiden Cina Xi Jinping dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence saling berbalas kritik tentang praktik perdagangan yang dijalankan negaranya masing-masing.
Sebagai pengganti komunike, Papua Nugini diberi wewenang untuk merilis pernyataan selaku tuan rumah KTT APEC dengan mengatasnamakan semua anggota. Ini merupakan pertama kali dalam sejarah KTT APEC berakhir tanpa komunike.
Ikuti Whatsapp Channel Republika