REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera meresmikan pembentukan dua holding yaitu bidang infrastruktur serta perumahan dan pengembangan kawasan. Setelah holding tersebut dibentuk, mega proyek tampaknya akan menjadi saaran utama.
PT Hutama Karya (Persero) kan menjadi induk perusahaan untuk holding infrastruktur. Direktur Hutama Karya Bintang Perbowo memastikan holding infrastruktur tidak akan mematikan perusahaan yang mengambil proyek di daerah.
Bintang mengatakan pada dasarnya BUMN konstruksi sama sekali tidak boleh mengambil proyek yang nilainya di bawah Rp 100 miliar. “Nggak ada proyek yang porsinya lebih kecil. Kami mencoba membangun dengan tender yang besar,” kata Bintang, Kamis (16/11).
Meski mengambil proyek yang nilainya besar, Bintang memastikan bukan berarti sama sekali tidak melibatkan perusahaan kecil. “Di bawah pengerjaan proyek, subkontraktor hampir semuanya swasta setempat. Kita tidak akan memastikan usaha kecil,” ujar Bintang.
Bahkan, kata dia, Hutama Karya juga membina kontraktor swasta dengan bekerja sama sebagai mitra bisnis. Dengan begitu dapat meningkatkan kualitas termasuk mutunya yang menjadi suatu kesatuan.
Bintang memastikan saat ini sudah mendapatkan komitmen pendanaan sebesar Rp 42 triliun. Pendanaan tersebut berasal dari pemerintah dan pinjaman perbankan. Dia menuturkan dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan Tol Trans Sumatra.
Jika dirinci, Bintang mengatakan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10,5 triliun. Sementara dari sindikasi perbankan, Hutama Karya sudah mengantongin dana sebesar Rp 32 triliun.
“Sehingga dari ekuitas itu, kami memiliki uang untuk pembangunan Tol Trans Sumatra mencapai Rp 42 triliun untuk membangun tol (Trans Sumatra) sepanjang 450 kilometer jadi program pemerintah bisa diselesaikan,” jelas Bintang.
Perusahaan BUMN yang menjadi anggota holding infrastruktur yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).
Meski holding infrastruktur sudah dipastikan akan dibentuk, namun pada perusahaan yang menjadi anggota masih mengikuti proses yang ada terlebih dahulu. Sebab, Peraturan Pemerintah terkait pembentukan holding tersebut saat ini belum ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika