REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045. Salah satu targetnya, yakni pembangunan semakin merata dan menyeluruh di Tanah Air.
Ia mengatakan pemerintah tidak dapat kerja sendirian dan membutuhkan dukungan semua pihak dan elemen masyarakat untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045. "Sampai sejauh ini kita sudah on the right track, dan mudah-mudahan ke depan kita dapat mencapai apa yang ditargetkan pada 2045,” ujar Bambang dalam paparan dalam acara Visi Indonesia 2045 di KBRI Singapura, sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/11).
Bambang menuturkan, pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. SDM yang berkualitas akan mendorong ekonomi negeri ini tumbuh maju dan berkelanjutan.
Tujuannya, pembangunan semakin merata dan inklusif, dan Indonesia dapat menjadi negara yang semakin demokratis, kuat, dan bersih. Visi Indonesia 2045 memiliki empat pilar utama.
Pilar pertama, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek dengan peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, sumbangan Iptek dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Pada 2045, total penduduk Indonesia adalah 318,9 juta orang, dengan rasio ketergantungan 53,35 persen.
Untuk itu, Pemerintah harus memanfaatkan bonus demografi ini dengan mengembangkan SDM berkualitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mempromosikan gaya hidup sehat. Untuk menciptakan tenaga kerja berketerampilan tinggi, fleksibel, dan adaptif, pemerintah mendorong pendidikan berkualitas tinggi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar tidak tergantikan oleh teknologi, serta menggalakkan pelatihan vokasi dan kewirausahaan.
Pemerintah juga meningkatkan akses universal terhadap fasilitas dan asuransi kesehatan nasional, serta mendorong kemajuan teknologi kesehatan untuk menciptakan personalized medicine dan teknologi rekayasa genetika.
Pilar kedua, yakni pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ini dapat terwujud melalui melalui peningkatan investasi dan daya saing ekonomi, percepatan industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan energi dan air, serta komitmen terhadap lingkungan hidup.
"Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar kelima dunia di tahun 2045. Untuk mencapai target ini, pertumbuhan PDB Indonesia harus 5,7 persen per tahun, keluar dari jebakan negara kelas menengah atau 'middle income trap' pada 2036, dan PDB per kapita Indonesia harus menembus angka USD 23.199 pada 2045," ujar Bambang.
Pilar ketiga, yaitu pemerataan pembangunan, dengan percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Pemerintah memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang merata di keseluruhan desil pendapatan.
Dengan demikian, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2045 menuju nol atau 0,02 persen. Kemiskinan ekstrim bernilai nol pada 2040. Kesenjangan pendapatan juga turun ke tingkat ideal pada 2035 dan tetap berada pada tingkat yang aman sampai 2045.
Pilar keempat, yakni pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, dengan meningkatkan demokrasi Indonesia menuju demokrasi substantif atau mengemban amanat rakyat, reformasi birokrasi dan kelembagaan dengan memperkuat struktur organisasi yang adaptif, efektif, dan kolaboratif, serta tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan memperkuat sistem hukum nasional dan antikorupsi dengan mendorong masyarakat berbudaya hukum dan mengimplentasikan masyarakat anti-korupsi.
Selain itu adalah politik luar negeri bebas aktif salah satunya dengan meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan PBB, dan penguatan pertahanan dan keamanan yang diwujudkan dengan ketertiban masyarakat yang inklusif, pertahanan berdaya gentar tinggi, dan keamanan insani yang bermartabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
