REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menilai, perekonomian Indonesia ke depannya harus semakin mandiri. Hal itu yakni dengan mengurangi ketergantungan pada impor. Pernyataan Suhariyanto tersebut guna merespons pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang ingin menyetop impor.
"Pada satu titik memang kita harus menuju ke sana (tidak melakukan impor)," kata Suhariyanto, di Jakarta, Senin (5/11).
Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo juga memiliki kebijakan untuk menekan impor, salah satunya dengan menggenjot tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Menurut Suhariyanto, Indonesia memiliki kemampuan untuk bisa memproduksi berbagai produk.
"Tapi, tentunya harga input dalam negeri itu harus kompetitif, jangan lebih mahal dari yang impor. Sehingga, perlu dilakukan banyak efisiensi dari sisi perizinan dan sebagainya," kata Suhariyanto.
Ketika dimintai pendapat terkait kemampuan Indonesia terbebas dari impor, dia menyebut, saat ini arah kebijakan pemerintah telah menuju ke sana. "Sebetulnya, sudah dilakukan beberapa, tapi belum masif," kata dia.
Sebelumnya, Prabowo Subianto berjanji tidak akan impor apa pun jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan peserta Tabligh Akbar dan Deklarasi Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Kopassandi) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad (4/11).
"Saya bersaksi di sini kalau insya Allah saya menerima amanah rakyat Indonesia, saya akan bikin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan impor apa-apa, saudara-saudara sekalian. Kita harus dan kita mampu swasembada pangan," kata Prabowo.
Tak hanya pangan, Prabowo juga menyerukan swasembada energi jika ia menjadi presiden. "Kita juga harus dan mampu swasembada energi, swasembada bahan bakar. Kita nggak perlu impor 1,3 juta barel tiap hari. Kita nggak perlu kirim 30 miliar dolar AS tiap tahun ke luar negeri hanya untuk bayar bahan bakar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika