REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berupaya mengalokasikan anggaran untuk program prioritas 2018 di akhir tahun ini. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 yang diajukan Pemkot Bandung ditolak oleh Pemprov Jawa Barat. 

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan pihaknya akan melakukan efektivitas anggaran yang ada di APBD murni 2018. Program prioritas akan diutamakan dikejar hingga akhir tahun ini.

"Saya pikir mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan dengan pergeseran-pergeseran anggaran. Mana yang mungkin masih bisa digeser. Kita bicara skala prioritas," kata Yana kepada wartawan usai rapat dengan OPD di El Royale Hotel, Kota Bandung, Senin (5/11).

Menurut Yana, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini untuk membicarakan program prioritas yang harus dikejar serta proyek yang tidak terlalu urgent untuk digeser ke tahun berikutnya.

Ia mengatakan pemerintah akan memprioritaskan anggaran yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan meski APBD-P ditolak, sisa tahun anggaran selama tiga bulan ini tetap dapat berjalan optimal.

"Kalau dampak pasti banyak. Itu kayak BBM nya Damkar. Honor-honornya juga. Mudah-mudahan kita punya kesepakatan bersama harus ada yang mau berkorban untuk sesuatu yg lebih. Tapi kuncinya prioritas dulu. Layanan publik ya yang harus tetap dijaga," tuturnya.

Ia menambahkan Pemkot Bandung juga akan berupaya melakukan efisiensi anggaran. Meski demikian ia memastikan kinerja Pemkot Bandung tetap bisa berjalan optimal meski dengan beberapa alokasi anggaran yang tidak biaa dijalankan.

"Saya pikir yang kita bisa lakukan pergeseran-pergeseran. Yang penting semangatnya pelayanan publik tidak boleh terganggu dengan adanya tidak dibahasnya APBDP ini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika