Kamis 25 Oct 2018 16:19 WIB

BPS: Data Produksi Beras Bukan Satu-satunya Acuan Pemerintah

BPS juga mendata pergerakan harga beras secara bulanan.

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Nur Aini
Petugas memeriksa stok beras di Gudang Bulog Baru Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Senin (16/10/2018).
Foto: ANTARA FOTO
Petugas memeriksa stok beras di Gudang Bulog Baru Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Senin (16/10/2018).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui data produksi beras di Indonesia tidak akurat sejak lebih dari dua dekade lalu. Hal itu juga telah diakui oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ketika meluncurkan data produksi beras dengan metodologi baru.

Meski begitu, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pemerintah tidak bergantung hanya pada data yang tidak akurat tersebut dalam menentukan kebijakan terkait perberasan.

"Data yang digunakan untuk membuat kebijakan tidak hanya data produksi," kata Suhariyanto di Jakarta, Kamis (25/10).

Dia mengatakan, BPS ikut menyumbangkan data berupa pergerakan harga beras secara bulanan. Data tersebut rutin dipublikasikan BPS setiap awal bulan bersamaan dengan data inflasi. Selain itu, kata Suhariyanto, Perum Bulog juga memiliki data berupa stok beras. Dengan adanya sejumlah data tersebut, dia menegaskan, kebijakan pemerintah tidak bergantung hanya pada data produksi beras.

"Memang itu menjadi krusial, tapi selama ini kebijakannya juga banyak menggunakan data lain. Data produksi bukan satu-satunya data," kata Suhariyanto.

Sebelumnya diberitakan, BPS secara resmi telah meluncurkan data luas panen dan produksi padi di Indonesia pada 2018. Dalam data tersebut, diketahui perkiraan total produksi beras 2018 adalah sebesar 32,4 juta ton. Sementara, konsumsi beras di Indonesia tahun ini diperkirakan sekitar 29,57 juta juta ton.

"Dengan demikian, surplus produksi beras di Indonesia pada 2018 diperkirakan sekitar 2,85 juta ton," kata Suhariyanto di Jakarta, Rabu (24/10).

Data tersebut merupakan hasil perbaikan yang dikerjakan BPS bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

BPS kemudian menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dapat memberikan informasi produksi beras secara lebih akurat. Total luas panen padi pada 2018 adalah sebesar 10,9 juta hektare dari luas lahan baku sawah sebesar 7,1 juta hektare. Kemudian, BPS memperkirakan total produksi padi pada 2018 mencapai 56,54 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

Tiga provinsi dengan produksi padi tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan produksi masing-masing sebesar 10,54 juta ton, 9,54 juta ton, dan 9,51 juta ton.

Dengan mengandalkan metode KSA, BPS bisa mendapatkan data produksi beras setiap bulan dan sekaligus memperkirakan potensi produksi untuk tiga bulan ke depan. Hal ini pun dapat menjadi acuan pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan terkait perberasan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement