REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI)  meminta pemerintah berhati-hati dalam penyajian data. Hal itu dikatakan Ketua Umum APT2PHI Rahman Sabon Nama mengenai data baru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai produksi beras.

Rahman mengaku memiliki sejumlah catatan terhadap data pangan baru BPS, dan pertemuan yang membahas penyempurnaan data pangan tersebut, Senin (22/10) di Kantor Wakil Presiden.  Rahman mengingatkan agar pemerintah agar terhindar dari kesan/opini publik jika pemerintah telah membohongi rakyat dengan penyajian data produksi padi yang rendah, dan luas lahan yang menyusut.

"Jangan semata-mata hanya untuk membenarkan alasan Pemerintah melakukan impor beras pada awal 2019 nanti,” kata Rahman dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id.

Ia mengingatkan, rapat yang tidak dihadiri Menteri Pertanian dan KaBulog itu jangan sampai keliru dalam membuat kebijakan terkait anggaran dan impor beras. Dengan alasan produksi yang rendah dan lahan sawah semakin berkurang, sehingga pemerintah perlu menambah anggaran untuk tambahan impor beras.

“Apabila hal ini dilakukan, maka akan semakin merugikan petani produsen dan rakyat,” ujar Rahman.

Oleh sebab itu, Rahman yang juga Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menambahkan, pemerintah harus akurat dalam hal merilis data terkait Neraca Produksi dan Kebutuhan Padi dan Beras Nasional.

Sebagai perbandingan, data FAO Rice Market (monitoring beras Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada April 2018, memperlihatkan dalam Tabel Produksi Padi di Asia, produksi 2018 lebih tinggi dari 2017 sekitar 72 juta ton GKG. Data produksi beras yang dipublikasikan FAO pada enam bulan lalu tersebut jauh lebih tinggi dibanding data BPS, yang menyatakan produksi padi Indonesia 2018 hanya 56 juta ton GKG.

Ikuti Whatsapp Channel Republika