REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengadaan data luas panen dan produksi padi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat.

"Kita melihat kebijakan itu, akan lebih tepat dia diambilnya," ujar Darmin di Jakarta,  Rabu (24/10).

Darmin mengatakan, melalui pengadaan data mengenai pasokan beras yang lebih tepat dan akurat, keputusan yang diambil pemerintah tidak terlambat, seperti yang terjadi saat ini. "Kita akan lebih akurat, paling tidak perdebatannya bisa hilang, sehingga keputusannya itu tidak terlambat," katanya.

Ia mengatakan kondisi pasokan beras saat ini sedikit tersendat sehingga harga komoditas pangan tersebut mengalami kenaikan pada periode September-Oktober. Pasokan beras yang terhambat ini bisa menyebabkan kenaikan inflasi, seperti Filipina yang terlambat dalam menambah stok melalui impor.

"Filipina tidak mau impor tahun ini, tapi Agustus kemarin inflasinya di atas enam persen, padahal biasanya paling-paling dua persen," ujarnya. Darmin mengharapkan perbaikan data itu bisa dilakukan secara bertahap oleh BPS agar tidak ada lagi persoalan pasokan beras yang kurang.

Sebelumnya, BPS memastikan akan melakukan perbaikan metodologi perhitungan data produksi beras dengan metode kerangka sampel area. Metode itu merupakan perhitungan luas panen, khususnya tanaman padi, dengan memanfaatkan teknologi citra satelit dan peta lahan baku sawah.

Untuk penyediaan data ini, BPS bekerja sama dengan BPPT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi dan Geospasial serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

BPS mencatat luas panen padi Januari-Desember 2018 telah mencapai 10,9 juta hektar dengan potensi produksi padi sebesar 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara 32,42 juta ton beras.

Ikuti Whatsapp Channel Republika