REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menyampaikan capaian tiga target utama di sektor ESDM selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satunya terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang saat ini sudah ada total 98 titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beroperasi.
Seperti yang disampaikan Jonan, Presiden Jokowi mengarahkan bahwa pemanfaatan itu harus berkeadilan. "Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus membuat pemanfaatan energi itu berkeadilan. Salah satu atau mungkin yang paling utama dari pemanfaatan energi berkeadilan adalah ketersediaan, di samping keterjangkauan harga," ujar Jonan pada Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Jakarta, Rabu (24/10).
Target pertama adalah Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Pemerintah berupaya membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di 160 titik hingga tahun 2019.
"Upaya Pemerintah untuk membangun SPBU, baik SPBU yang seperti kita lihat atau SPBU mini itu di banyak titik yang dulunya tidak ada. Ini satu titik mewakili kira-kira satu kecamatan, kurang lebih. Targetnya sampai akhir 2019 adalah 160 titik. Itu berarti 160 kecamatan yang sebelumnya tidak ada penyaluran BBM secara resmi," jelasnya.
Hingga saat ini, total 98 titik SPBU BBM Satu Harga sudah beroperasi, 57 titik di tahun 2017, dan 41 titik pada tahun ini. "Tahun ini targetnya akan dibangun lagi 73 titik, sampai hari ini sudah selesai 41 titik, jadi total 98 titik. Akhir tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi 130 titik. Ini pembangunannya jalan terus, bukan satu selesai dibangun, kemudian dibangun yang lain. Bersamaan saja," terang Jonan.
Sebelumnya, harga BBM di Kabupaten Puncak, Papua mencapai Rp 100 ribu, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Barat mencapai Rp 40 ribu, dan di Pegunungan Arfak, Papua Barat Rp 30 ribu. Kini, harga BBM di ketiga daerah tersebut telah sama dengan harga BBM di Pulau Jawa, yakni Rp 5.150 untuk solar dan Rp 6.450 untuk Premium.
Selanjutnya, program ini akan berlanjut dengan pembangunan subpenyalur yang beroperasi hingga di desa. "Selanjutnya kita akan pelan-pelan membuat subpenyalur yang masuk ke setiap desa. Kita akan coba setelah ini, supaya orang tidak membeli BBM itu naik motor 10-15 kilometer (km), kalo lima kilometer masih boleh, kalau sampai naik motornya 15 km akan kita perpendek," ujar Jonan.
Pada kesempatan tersebut, Jonan juga meminta dukungan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait perizinan daerah untuk operasional SPBU BBM Satu Harga. "Saya mohon juga kepada Pak Mendagri, mohon diimbau kepada Kepala Daerah itu perizinannya supaya mendukung, karena perlu perizinan bupati, terutama izin operasional," tutur Jonan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika