REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Surveyor Indonesia (Persero) resmi operatori sejumlah jembatan timbang setelah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Direktur Utama Surveyor Indonesia Dian M Noer mengatakan hal tersebut resmi setelah memenangkan lelang yang dilakukan pemerintah.
"Kita sudah masuk di beberapa titik artinya sudah menang lelang untuk jembatan timbang di beberapa titik di Jawa terutama," kata Dian di Graha Surveyor Indonesia, Jumat (19/10).
Setelah memenangkan lelang tersebut, Dian memastikan Surveyor Indonesia siap menjadi operator jembatan timbang. Dia menuturkan Surveyor Indonesia diminta menjadi perusahaan independen untuk memastikan jembatan timbang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di samping itu, kata dia, Surveyor Indonesia juga memastikan bagaimana aspek digitalisasi di jembatan timbang berjalan dengan baik. "Sehingga nantinya tidak bisa lagi mengoperasi jembatan timbang secara digital," tutur Dian.
Kepala Divisi Bisnis Penguatan Institusi dan Kembagaan Surveyor Indonesia Firza Mahdar mengatakan jembatan timbang yang dioperatori yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurutnya selama ini pelaksanaannya sudah dioperasikan Surveyor Indonesia dengan bekerja sama dengan Kemenhub.
"Pelaksanannya sejauh ini baik. Dulu jembatan timbang masih sifatnya manual pencatatanya. Sekarang kami dari Surveyor Indonesia seperti pesan Pak Menteri (Budi Karya Sumadi) era digitalisasi sekarang mengembangkan format digital form," ungkap Firza.
Dengan begitu, kata dia, penctatan data-data truk yang masuk ke jembatan timbang begitupun muatannya sudah mulai dilakukan secara elektronik. Firza menegaskan basis data di jembatan timbang tidak ada lagi intervensi manual sehingga transparansi sudah mulai ditingkatkan.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginginkan jembatan timbang akan dijalankan dengan sistem digital agar monitoring pelanggaran truk yang muatannya berlebih bisa lebih optimal. "Apabila dikerjakan manual, seperti sekarang yang terjdadi akan ada pengulangan kekecewaan yang ada (pelanggaran truk kelebihan muatan dan dimensi," kata Budi usai menghadiri rapat pimpinan Surveyor Indonesia di Jakarta, Kamis (19/10).
Untuk selanjutnya, yang harus dilakukan terhadap optimalisasi jembatan timbang yaitu dengan sistem pemeriksaan tidak dengan cara manual. Meskipun begitu, Budi mengakui pemerintah juga memprediksi adanya komplen dari para pelaku usaha yang menggunakan truk untuk pengiriman barang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
