REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau yang akrab disebut Indonesia Eximbank mencoba memanfaatkan momentum penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank di Bali untuk memperluas pasar ekspor. Dalam pertemuan dengan perwakilan negara mitra dagang dari Afrika dan Asia, pemerintah Indonesia melalui Eximbank berupaya memperkuat skema pembiayaan yang cocok untuk diterapkan dalam perdagangan dengan negara-negara Afrika.

Kementerian Keuangan dan LPEI mengunang sejumlah Menteri Keuangan dari negara-negara Afrika untuk merundingkan skema terbaik dalam perdagangan Indonesia-Afrika. Negara-negara yang ikut hadir dalam pertemuan ini adalah Angola, Kamerun, Ethiopia, Gabon, Mozambik, Namibia, Niger, Tanzania, Somalia, dan negara non-Afrika seperti Bangladesh dan Timor Leste.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, pertemuan hari ini bisa mendorong terobosan yang mampu mendorong lebih banyak lagi kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara asal Afrika. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia terus memperkuat relugasi nasional dan menciptakan inovasi-inovasi untuk mendorong ekspor Indonesia ke negara-negara Afrika. 

Luhut mengatakan, tak sedikit ganjalan yang dirasakan pengusaha asal Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan ekspor ke Afrika dan melakukan ekspansi usahahnya ke benua tersebut. "Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan mengembangkan skema counter-purchase," jelas Luhut di Sofitel Nusa Dua Bali, Ahad (14/10).

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan mengingat pentingnya dilakukan penguatan strategi pembiayaan ekpor Indonesia. Hal tersebut disambut baik oleh para peserta pertemuan dan diharapkan pertemuan-pertemuan lanjutan tersebut dapat menjadi suatu proses memonitor kerja sama ekonomi konkret yang sedang dijajaki bersama oleh Indonesia dan mitra-mitranya di pasar prospektif.

Pada kesempatan ini, LPEI juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Timah Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Ruang lingkup kesepahaman adalah pengerjan proyek bersama serta komitmen LPEI untuk memberikan dukungan pembiayaan investasi dan/atau modal kerja ekspor.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian kebijakan fiskal, termasuk pemberian Penugasan Khusus Ekspor kepada LPEI atau yang disebut juga dengan National Interest Account (NIA) untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya Pemerintah. NIA adalah penugasan khusus oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan kepada LPEI untuk memberikan fasilitas pembiayaan, penjaminan, atau asuransi kepada proyek-proyek yang dianggap strategis oleh Pemerintah namun sulit dilakukan oleh Lembaga keuangan komersial lain. 

Luhut menyampaikan, langkah ini dilakukan untuk memperkuatdan ekspor dan outbound investment Indonesia yang merupakan dua kunci yang menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga tahun 2018, melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, LPEI telah menerima sebanyak 5 penugasan khusus dengan total alokasi dana sebesar Rp 2,7 triliun. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika