REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Asian Development Bank (ADB) akan mengucurkan dana sebesar Rp 15 triliun untuk pemulihan daerah yang terkena bencana, seperti Palu dan Lombok.
ADB sebelumnya menyatakan komitmen untuk memberikan bantuan pemulihan bencana sebesar 1 miliar dolar AS dalam bentuk hibah dan pinjaman. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah menerima bantuan dan pinjaman jangka panjang sesuai kebutuhan untuk pemulihan daerah-daerah terdampak bencana.
"Jumlahnya lagi dihitung dengan apa yang harus dibangun. Estimasi belum dihitung, lagi didata semua kerusakan rumah, infrastruktur, dan lainnya, baru nanti kami bicarakan lagi dengan ADB," ujar Wapres saat ditemui usai Global Infrastructure Forum 2018, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10).
Selain ADB, World Bank juga menyatakan akan memberikan dukungan dana untuk pemulihan daerah bencana. Wapres menyebutkan bahwa pemerintah akan mencairkan dana-dana yang ditawarkan tersebut apabila dibutuhkan.
Wakil Presiden ADB Bambang Susantono menyatakan kesiapan ADB untuk mencairkan dana tersebut secepatnya. Menurutnya, sebagai pemilik terbesar ADB nomor 6 dari 67 negara, Indonesia dapat menggunakan semua fasilitas ADB, termasuk pinjaman yang diberikan sebesar 2 miliar dolar AS setiap tahunnya.
"Kami berkomitmen memberikan 1 miliar dolar AS. Tapi untuk detailnya belum ada sekarang," ujar Bambang.
Menimbang Ulang Palu Sebagai Ibu Kota Sulawesi Tengah
Dia menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan tim ke Palu untuk melakukan analisis kebutuhan (need assesment) agar bantuan bisa segera dilakukan. ADB telah siap mencairkan dana untuk segera memulai proses pemulihan. Karena kecepatan merupakan salah satu kunci yang utama untuk proses pemulihan daerah bencana.
"Kecepatan, konsistensi dari rencana ke depan, supaya lebih sustainable. Daerah-daerah yang tidak mungkin dibangun lagi tentu harus dibuat lagi satu re-urban planning atau merencakan kota lagi sehingga semua bisa tertata dengan baik," jelasnya.
Adapun fokus infrastruktur yang akan dibangun oleh ADB yakni infrastruktur dasar human survival yakni penyediaan fasilitas untuk pemulihan korban, seperti kesehatan, air bersih, listrik telekomunikasi dan fasilitas edukasi.
Selanjutnya masuk ke tahap pembangunan infrastruktur perumahan seperti rumah tahan bencana (disaster resilience) dan infrastruktur publik seperti jalan.
"Kita ngeliatnya lebih komprehensif, karena kita ingin ada nasional resilience plan juga nantinya," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
