REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -- Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menilai, pemerintah perlu mengambil langkah berani dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu guna mengurangi tingkat defisit neraca transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) yang menjadi titik lemah Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.
"Ya harganya dinaikkan (BBM). Tapi, ini secara politik memang agak susah," kata Chatib di Kuta, Bali pada Rabu (10/10).
Dia menjelaskan, hal yang membuat CAD Indonesia melebar adalah tekanan dari defisit migas. Sementara, neraca perdagangan nonmigas saat ini masih mengalami surplus.
Sehingga, kata Chatib, isu yang perlu menjadi fokus pemerintah adalah untuk mengatasi tingkat defisit migas. Untuk diketahui, secara kumulatif Januari hingga Agustus 2018, neraca dagang defisit 4,09 miliar dolar AS dengan defisit migas mencapai 8,35 miliar dolar AS dan surplus nonmigas mencapai 4,26 miliar dolar AS.
Dalam jangka panjang, kata Chatib, untuk mengatasi defisit migas adalah dengan meningkatkan produksi migas dalam negeri. Sebagai solusi jangka pendek, kata akademisi Universitas Indonesia itu, impor BBM harus bisa dikurangi.
Saat ini, pemerintah berupaya mengurangi impor dengan menggulirkan kebijakan wajib biodiesel 20 persen (B20) sebagai substitusi impor. "Tapi itu (B20) juga butuh waktu panjang. Cara paling cepat ya permintaannya dikurangi," kata Chatib.
Sebelumnya, Bank Indonesia memproyeksi, CAD pada tahun ini akan mencapai 2,9 persen terhadap PDB. “Kami melihat CAD di tahun ini 2,9 persen dari PDB. Masih di bawah 3 persen dari PDB. Kalau dilihat di Indonesia, CAD di bawah 3 persen adalah batas aman,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara Central Banking Forum di Nusa Dua, Bali pada Rabu (10/10).
Dia mengatakan, BI tidak menghadapi persoalan CAD sendirian melainkan bersama pemerintah. Beberapa program pemerintah yang sudah diluncurkan adalah wajib B20 untuk mengurangi impor minyak, menaikkan PPh impor barang mewah, aturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penundaan proyek-proyek infrastruktur yang banyak impornya, dan devisa dari sektor industri pariwisata yang terus digenjot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika