Senin 08 Oct 2018 20:59 WIB

Sri Mulyani: Pemerintah tidak Cari Utang ke IMF

Pertemuan IMF-WB memprioritaskan empat isu di bidang keuangan.

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Nur Aini
Tentang Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia. Menkeu Sri Mulyani (kiri) menyampaikan keterangan pers tentang Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10). Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 yang diikuti oleh 189 negara peserta. Pada peremuan yang diadakan hingga hingga Ahad (14/10), jumlah peserta jauh melebihi target dari 22 ribu menjadi 34 ribu.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Tentang Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia. Menkeu Sri Mulyani (kiri) menyampaikan keterangan pers tentang Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10). Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 yang diikuti oleh 189 negara peserta. Pada peremuan yang diadakan hingga hingga Ahad (14/10), jumlah peserta jauh melebihi target dari 22 ribu menjadi 34 ribu.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak mencari utang ke Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Dia mengatakan, hal itu bukan tujuan Indonesia meski tengah menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali.

“IMF hanya lakukan pinjaman ke negara yang krisis neraca pembayaran. Jadi, kita tidak meminjam IMF,” kata Sri di Bali, Senin (8/10).

Ia mengatakan, Indonesia adalah anggota IMF yang kedudukannya sama seperti 189 negara lain. Keanggotaan Indonesia dalam IMF juga sama dengan keanggotaan Indonesia di dalam lembaga internasional lain seperti Bank Dunia dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, hal itu merupakan bentuk kontribusi Indonesia dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan dunia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, terdapat empat prioritas Indonesia di bidang keuangan dalam pertemuan tahunan kali ini. Tema pertama adalah mengenai kebijakan ekonomi global, khususnya harmonisasi kebijakan antarnegara untuk pemulihan global dan mengatasi ketidakpastian global. Pembahasan ini diangkat agar pemulihan yang baik tak hanya dialami oleh negara maju, namun juga negara berkembang. Topik yang dibahas mencakup pula normalisasi kebijakan moneter negara maju serta ketegangan dagang antarnegara.

"Terdapat 25 kegiatan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan yang membahas mengenai topik tersebut termasuk pertemuan IMF, pertemuan G20 dan G30, yang diharapkan dapat mendukung usaha pemulihan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Perry.

Fokus selanjutnya adalah pembiayaan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Perry, infrastruktur Indonesia tumbuh cepat dan mendatangkan apresiasi dari dunia internasional. Topik itu diangkat agar pembiayaan tak hanya datang dari APBN namun juga sumber lain seperti obligasi maupun penanaman modal untuk investasi infrastruktur.

Tema ketiga, adalah ekonomi digital. Pembahasan antara lain akan berkisar kepada bagaimana ekonomi digital dapat dilakukan untuk pembiayaan UMKM serta teknologi finansial. Selain itu, akan dibahas mengenai bagaimana pengaruh ekonomi digital bagi bank sentral, khususnya terhadap sistem pembayaran serta keamanan digital.

Tema yang menjadi fokus Indonesia terakhir adalah ekonomi dan keuangan syariah. Perry mengatakan, kesempatan itu akan digunakan untuk menunjukkan kepada dunia internasional mengenai pencapaian dan potensi besar yang dimiiki Indonesia dalam bidang tersebut.

"Pertemuan tahunan kali ini pun menandai pertama kalinya tema ekonomi syariah mendapat porsi pembahasan yang cukup besar," kata Perry.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement