REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta lembaga legislatif meningkatkan dalam menghadapi perkembangan era digital. Menurut Darmin, tantangan perubahan tersebut tak bisa dihadapi oleh eksekutif sendiri. Perlu ketersediaan dari para pembuat undang-undang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tersebut dan sekaligus mampu menangkap peluang.
“Para pembuat undang-undang harus mampu menghasilkan terobosan besar yang kreatif, visioner, inovatif, sekaligus mampu mengelola dampak sosial yang diakibatkan,” kata Darmin saat memberikan sambutan dalam High Level Parliamentary Meeting sebagai rangkaian acara pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali pada Senin (8/10).
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu berharap pertemuan tersebut mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang akurat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam menghadapi perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital. Darmin mengungkapkan, perlu adanya pengaturan regulasi yang komprehensif untuk mengimplementasikan investasi sumber daya manusia. Regulasi tersebut kemudian akan menjadi panduan untuk memastikan semua program akan sejalan dengan peraturan yang ada.
“Tanpa regulasi yang jelas, kami khawatir hal-hal itu akan keluar dari harapan. Dalam hal ini, eksekutif dan legislatif harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan regulasi dapat dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.
Pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur, baik infrastruktur keras maupun peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan ekonomi digital. “Sudah tiga tahun Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di tahun 2018 hingga 2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” ujar Darmin.
Investasi SDM, kata Darmin, memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia dari 2017 hingga 2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.
Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.
“Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri, karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan ekonomi digital,” ujar Darmin.
Baca juga, Kunjungi Lombok, Bos IMF Bawa Cek Rp 2 Miliar
Ikuti Whatsapp Channel Republika