Sabtu 06 Oct 2018 13:04 WIB

HPP Berpotensi Hambat Serapan Beras Bulog

Target serapan Bulog tahun ini dipatok 2,7 juta ton.

Sejumlah buruh panggul memikul beras hasil serapan dari petani di Gudang Bulog Lingga Jaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (15/5).
Foto: Antara/Adeng Bustomi
Sejumlah buruh panggul memikul beras hasil serapan dari petani di Gudang Bulog Lingga Jaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (15/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyatakan, penerapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras perlu ditinjau ulang efektivitasnya. Hal ini dinilai menghambat Bulog menyerap gabah dan beras dari petani.

"Adanya HPP justru menghambat kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani. Terhambatnya proses serapan beras tentu membuat target serapan yang sudah dicanangkan menjadi semakin tidak realistis," kata Assyifa Szami Ilman, di Jakarta, Sabtu (6/10).

Ia mengingatkan target serapan untuk Bulog adalah 2,7 juta ton hingga akhir 2018. Target penyerapan ini dibagi menjadi dua termin, yaitu Januari-Juli 2018 sebesar 2,31 juta ton dan sisanya di bulan Agustus hingga September.

Target tersebut bisa saja tidak tercapai karena terkendala aturan Instruksi presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015. Melalui Inpres tersebut, Bulog hanya diperbolehkan melakukan pembelian di tingkat petani dan penggiling apabila harganya berada di kisaran Rp 3.700 untuk Gabah Kering Panen (GKP), Rp 4.600 untuk Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 7.300 untuk beras.

Adanya pematokan harga ini dinilai akan membatasi daya jual petani yang mungkin ingin menjual di tingkat harga yang lebih tinggi. Musim kemarau yang dialami saat ini tentunya akan menurunkan stok gabah yang dapat diproduksi oleh petani. Hal ini akan mendorong petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi.

"Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan ini akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran," jelas Ilman.

Ilman menyarankan pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli. Pemerintah juga diminta meninjau ulang skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog.

Sebelumnya dilaporkan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto meyakini bahwa dengan cukup memadainya jumlah cadangan beras di Bulog, maka harga beras ke depannya diharapkan akan bisa stabil. Situasinya saat ini sangat berbeda dengan tahun lalu dimana kondisi cadangan Bulog berada di level tidak aman. 

"Dengan cadangan Bulog yang cukup, saya yakin harga beras tetap stabil," kata Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (1/10).

Untuk September 2018 ini, bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,62 persen. Sumbangannya ke deflasi adalah sebesar 0,36 persen.

Baca juga, Stok Bulog Cukup, BPS Yakin Harga Beras Stabil

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement