REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di sela-sela masa kampanye, Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH Ma'ruf Amin menggelar rapat bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat di Muamalat Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/9) siang. Kiai Ma'ruf menghadiri rapat itu sebagai Ketua DPS Bank Muamalat.
"Biasa ada pertemuan. Iya (saya sebagai Ketua DPS). Tadi biasa bahas produk-produk perbankan," ujar Kiai Ma'ruf kepada awak media.
Dalam tiga tahun terakhir ini, Bank Muamalat memang mengalami masalah permodalan. Karena itu, menurut Kiai Ma'ruf, perlu adanya intervensi dari pemerintah.
"Ya, saya kira pemerintah itu tentu harus memfasilitasi dan mudah mudahan dalam umat Islam beres itu," ucap Kiai Ma'ruf.
Dia pun berharap, ke depannya banyak investor baru untuk membuat Bank Muamalat lebih maju. Menurut dia, dengan adanya investor baru maka akan membawa angin segar untuk Bank Muamalat.
"Iya harus ada investor," kata Ketua Umum MUI ini.
Seperti diketahui, Bank Muamalat didirikan pada tahun 1991 dan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat mulai beroperasi pada tahun 1992 dan didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas.
Pada tahun 1994, Bank Muamalat telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
