REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Said Didu menuturkan, kekisruhan terkait impor beras diakibatkan adanya perbedaan data yang dimiliki empat kementerian/ lembaga. Mereka adalah Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Usaha Logistik (Bulog), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, data yang dimiliki Kementan berangkat dari luas tanam. Asumsinya adalah semua yang ditanam akan menjadi gabah, kemudian menjadi beras dan masuk ke pasar. Sementara itu, BPS mempunyai data perkiraan produksi dari hasil ubinan. "Jadi, biasnya akan tinggi," ujar Said dalam debat di Indonesia Business Forum di Jakarta, Kamis (20/9).
Data Kemendag biasanya didapatkan dari bertanya ke pedagang besar, sehingga tidak memiliki data gudang. Sedangkan, dari Bulog, data yang dimiliki adalah beras milik pemerintah sehingga tidak dapat mewakili jumlah beras di seluruh Indonesia.
Tidak hanya perbedaan data antarkementerian/ lembaga terkait, Said menjelaskan, kekisruhan juga terjadi akibat data yang dimiliki adalah tahunan. Padahal, yang dibutuhkan adalah data konsumsi harian. Sebab, dinamika beras terjadi bukan secara tahunan, melainkan harian.
"Kalau distribusi beras tertunda tiga hari saja, harga pasti naik. Jadi, data tahunan tidak dapat untuk proyeksi harga. Data harian yang harus dikaitkan dengan data tahunan," ujarnya.
Apabila antar-kementerian/ lembaga terkait masih terus menampilkan perbedaan, Said curiga akan adanya kepentingan subyektif yang coba diobyektifkan. "Ini yang membuat masyarakat berduga-duga, siapa yang sebenarnya ada kepentingan subyektif di sini," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid menjelaskan, harga dan stok beras pasaran masih terbilang stabil di tengah kekisruhan yang ada. Sebagai pelaku pasar, Zulkifli memastikan, kondisi beras tetap dapat teratasi.
Menurut Zulkifli, kenaikan harga beras hanya terjadi di beras medium. Dari biasanya Rp 8.200 sampai Rp 8.500 per kilogram, kini harganya merangkak naik menjadi Rp 8.600 hingga Rp 8.800 per kilogram. Sementara itu, untuk beras premium, masih berada di kisaran Rp 10ribu sampai Rp 11 ribu per kilogram. "Sebagai pelaku pasar, kami meliihat kondisi ini masih biasa saja," tuturnya.
Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyebutkan bahwa sampai Juni 2019 cadangan beras pemerintah aman, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor beras.
Dalam konferensi pers di Kantor Perum Bulog Jakarta, Rabu (19/9), ia menyebutkan sudah membuat tim dari berbagai pihak, baik ahli independen, Kementerian Pertanian, serta jajaran Bulog sendiri, untuk menganalisis kebutuhan dan kondisi perberasan nasional.
"Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga. Masa kita harus bertahan pada impor," ujar Buwas.
Buwas menyebutkan bahwa saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.
Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk beras sejahtera (Rastra) hanya akan terpakai 100 ribu ton. Dengan demikian, total stok beras yang ada di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 sebesar 2,7 juta ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika