Selasa 18 Sep 2018 09:11 WIB

Pembangunan Kelautan Butuh Data Hidrografi yang Akurat

anpa peta hidrografi, tak mungkin Indonesia membangun kelautan secara maksimum.

Pakar kelautan dan perikanan, Prof Rokhmin Dahuri memberikan pemaparan pada seminar internasional mengenai hidrografi di Jakarta, Senin (17/9).
Foto: Dok Rokmin Dahuri
Pakar kelautan dan perikanan, Prof Rokhmin Dahuri memberikan pemaparan pada seminar internasional mengenai hidrografi di Jakarta, Senin (17/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ilmu tentang pemetaan laut dan pesisir (hidrografi) dinilai sangat penting untuk pembangunan kelautan. “Berbicara hidrografi ini bukan hanya untuk keselamatan navigasi. Tetapi yang penting lagi adalah untuk pembangunan pesisir dan kelautan yang berkelanjutan,” kata pakar kelautan dan perikanan Prof  Dr Rokhmin Dahuri MS.

Ie mengemukakan hal tersebut ketika menyampaikan  pemaparan tentang “Strengthening The Hydrographic Roles in Sustainable Coastal and Ocean Development towards Indonesia as A World’s Maritime Fulcrum” pada International Seminar on “World Hydrography Day Seminar” yang diadakan  oleh TNI Angkatan Laut, di  Hotel Mercure, Jaya Ancol, Jakarta, Senin (17/9).

Seminar tersebut juga menampilkan para ahli dunia lainnya, antara lain Dr  Mathias Jonas (sekretaris jenderal   International Hydrographic Oraganization/IHO), Dr  Parry Oei (direktur Maritime and Port Authority of Singapore), Rear Admiral Tim Lowe CBE (United Kingdom, Hydrograohic Office), dan  Capt. Budhi Halim (sekjen INSA).

photo
Suasana seminar internasional hidrografi yang diadakan di Jakarta, Senin (17/9).

Seperti diketahui, kata Rokhmin,  tema sentral dari pemerintahan Jokowi-JK adalah mengusung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. “Yang ingin saya katakan  adalah bahwa semua  pembangunan kelautan mulai dari pariwisata, perikanan, coastal development, seperti pembangunan hotel, marine, pelabuhan dan termasuk energi dan mineral itu semua memerlukan data hidrografi yang akurat, komprehensif dan terpercaya. Tanpa peta hidrografi, kita tidak mungkin membangun kelautan kita dengan maksimum dan berkelanjutan.  Oleh karenanya, hidrografi sangat penting,” papar guru besar kelautan dan perikanan IPB Bogor.

Yang kedua, Rokhmin menambahkan, menyediakan data hidrografi juga merupakan kewajiban internasional bagi Indonesia. Sebab, Indonesia  merupakan negara yang menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea, disingkat UNCLOS).  Bahkan, Indonesia  termasuk penggagas, dan ide negara kepulauan juga dari Indonesia. “Jadi , kita memiliki kewajiban untuk menyediakan data tentang pasang surut, bathimetri, coastal features atau kondisi di bawah laut,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (17/9).

Karena Indonesia  saat ini kita sedang sangat fokus di bidang politik, maka hal-hal science based seperti ini kurang diperhatikan. “Mudah-mudahan seminar internasional dalam rangka Hari Hidrogafi dunia, dapat membangkitkan semangat kita bahwa Poros maritim Dunia adalah salah satu strategi pemerintah untuk mengangkat Indonesia dari negara berpendapatan menengah menjadi kaya raya,” papar menteri kelautan dan perikanan 2001-2004.

Ia menegaskan, Poros Maritim Dunia sebagai visi pemerintah tidak akan mungkin bisa jalan kalau  tidak dilandasi dengan hidrografi. Salah satu contoh minsalkan untuk infrastruktur konektivitas pembangunan pelabuhan. “Jika tidak menyertakan peta hidrografi di awal maka akan jadi sia-sia dan seterusnya,” tutur Rokhmin.

Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr  Ir  Harjo Susmoro SSos., SH, MH mengemukakan, tema yang diangkat dalam seminar internasional itu  adalah bagaimana bathimetri itu bisa untuk menjaga keberlangsungan keselamatan navigasi di laut, lautan dan juga perairan pedalaman. “Para ahli ini diundang untuk dapat menjelaskan pentingnya bathimetri pada khususnya dan hydrografi pada umumnya. Juga, kontribusinya terhadap terhadap negara baik secara nasional maupun internasional,” tuturnya.

Harjo menjelaskan, saat ini sudah banyak kemajuan yang dicapai oleh Indonesia. Contohnya, Indonesia sudah memiliki DHI (Dewan Hidrogafi Indonesia) yang sudah berlisensi untuk sertifikasi LCBP3 untuk private hidrogafi surveyor. “Sudah ada 50  orang yang mengantre  untuk disertifikasi dan itu sangat penting,” tuturnya.

Ia menambahkan,  untuk kegiatan KL (kementerian dan kelembagaan), Indonesia  sudah punya LSPP2. “Jadi seluruh surveyor di Indonesia,  harapan kami,  bisa disertifikasi oleh kampus hidrosal, dan mendapatkan lisensi  sertifikat yang berskala internasional,” kata Harjo.

photo
Para pemateri seminar internasional hidrografi yang digelar di Jakarta, Senin (17/9).

Selain itu juga diadakan peluncuran peta untuk perairan pedalaman khususnya Pontianak, kemudian Balikpapan dan yang sudah berjalan adalah Palembang. “Kita sedang membuat untuk seluruh alur sungai yang di situ ada pelabuhan besar,” ujarnya.

“Harapan kami adalah untuk safety, kepercayaan, confidence para nahkoda akan lebih yakin untuk bisa masuk sehingga kita bisa lebih menghidupkan ekonomi. Jadi kita punya mutu. Hidrografi bukan hanya sekedar peta laut, tapi hidrografi adalah kunci gerbang perekonomian suatu negara dan juga ujung tombak pertahanan laut suatu negar,” papar Harjo Susmoro.

Sekretaris Jenderal IHO  Dr  Mathias Jonas juga  menekankan pentingnya hidrografi. “Masalah hidrologi adalah selalu apa yang kita lakukan di bawah survei air yang tidak terlihat. Tetapi,  sangat penting bagi siapa saja yang telah menggunakan laut tanpa hidrografi, tidak ada perikanan yang dapat terjadi, tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang mungkin, dan demikian juga tidak ada pembangunan berkelanjutan dari lingkungan. Esensi hidrografi adalah pendukung besar dari semua. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu melakukan itu dengan teknik tingkat tinggi, peralatan sains, dan apa saja yang mendukung semuanya,” paparnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement